Cari Blog Ini
Senin, 12 November 2012
Minggu, 28 Oktober 2012
Sajakku, Sumpah Pemuda
Sajakku sajak pemuda yang bersumpah
bersumpah sambil kencing di celana dan membayangkan luna maya
di jaman penuh tontonan ini aku bersumpah, tentang kabar kabur nasionalisme, tentang melawan secara gagap modal asing dan tentang romantisme picisan yang menghasilkan duit bagi pemilik toko-toko
Hari ini sumpah pemuda, kata buku-buku sejarah
lalu kita mengenang bendera merah putih dan Indonesia Raya dengan sebungkus kuaci dan coca cola
lalu dengan gembira kita hisap ganja sambil menghitung duit bapak yang ditransfer ke bank kita, duit hasil komisi proyek cukong yang baru kemarin ditandatangani.
Sumpahku, sumpah pemuda. Buat apa hidup susah demi ide yang tak pernah aku mengerti.
Buat apa buang-buang waktu demi mimpi yang pada akhirnya toh tak terjaga.
Sumpahku adalah sumpah, ketika Disc Jockey memutarkan irama ajib-ajib atau sambil melihat Pemandu lagu karaoke telanjang di depan TV dan dengan gembira aku nyanyikan lagu "Maju Tak Gentar"......
Mengapa harus banyak baca buku politik, sejarah dan budaya. Toh, dengan mudah aku bisa duduki bangku parlemen, karena di Indonesia kekuasaan adalah warisan bukan soal perjuangan.
Mengapa aku harus sibuk bicara kemiskinan dan perut rakyat yang lapar, atau bicara tentang sistem moda transportasi yang menghasilkan rakyat seperti lele disesakkan pada plastik beroksigen di Metromini dan Kopaja, Di Busway dan Angkutan Kota. Toh kita tak pernah masuk dalam dunia mereka, biarlah kaum kere tetap di dunia yang kere, kaum kaya menjaga kehidupan. Jangan biarkan kaum kere mengancam kaum kita, biarlah mereka tenang di kehidupan, berilah mereka sinetron dan sulap agar duduk manis penuh harapan.
Sumpahku, Sumpah Pemuda yang dibangun atas semangat menumpuk kekayaan, menjaga agar Bapakku tetap berkuasa dan bahasaku adalah bahasa elite kaum kaya dimana logatnya mirip Cinta Laura.......
Sumpahku, Sumpah Pemuda dimana kemewahan adalah duniaku dan Indonesia adalah negeri dimana aku bisa mendapat seribu kuli untuk dibohongi baik itu buruh pabrik atau kuli jurnalistik.
Dengan disaksikan mobil bapakku yang baru diberi Bapak Presiden tadi pagi dan ajudan berderet-deret sambil menyembah daulat Tuan Muda padaku, aku bersumpah :
Sumpah Pemuda
Bertanah air satu, tanah air yang ada ladang batubara, lahan kelapa sawit dan minyak bumi agar aku bisa jadi makelar komisi....
Berbangsa satu, bangsa para kuli yang mendewakan asing sebagai sumber modal.
Berbahasa satu, bahasa proposal proyek dan mencari solusi menyogok kaum birokrasi.
Inilah sumpahku, sumpah dengan ketulusan hati untuk menjaga kelasku dan menjaga kekuasaan. Toh apa artinya hidup bila tak bisa menjaga kelanggengan kelas berkuasa.
Sejarah bangsaku sudah dimenangkan bapakku
dan tugas kaum muda bagiku adalah bagaimana kerja bapakku menjadi monumen hidup
dan aku diwariskan kerjanya
tanpa otak dan tanpa pengetahuan
dengan jas puluhan juta
dan senyum di pas-paskan
aku duduk di kursi Parlemen, toh bangsa ini hanya mainan bagi bapakku......
Hujan rayap di negeri Indonesia
karena Pemuda hanya berani kentut saja
takut pada penguasa
dan berebut menjilat kaum bajingan yang pegang negara....
bersumpah sambil kencing di celana dan membayangkan luna maya
di jaman penuh tontonan ini aku bersumpah, tentang kabar kabur nasionalisme, tentang melawan secara gagap modal asing dan tentang romantisme picisan yang menghasilkan duit bagi pemilik toko-toko
Hari ini sumpah pemuda, kata buku-buku sejarah
lalu kita mengenang bendera merah putih dan Indonesia Raya dengan sebungkus kuaci dan coca cola
lalu dengan gembira kita hisap ganja sambil menghitung duit bapak yang ditransfer ke bank kita, duit hasil komisi proyek cukong yang baru kemarin ditandatangani.
Sumpahku, sumpah pemuda. Buat apa hidup susah demi ide yang tak pernah aku mengerti.
Buat apa buang-buang waktu demi mimpi yang pada akhirnya toh tak terjaga.
Sumpahku adalah sumpah, ketika Disc Jockey memutarkan irama ajib-ajib atau sambil melihat Pemandu lagu karaoke telanjang di depan TV dan dengan gembira aku nyanyikan lagu "Maju Tak Gentar"......
Mengapa harus banyak baca buku politik, sejarah dan budaya. Toh, dengan mudah aku bisa duduki bangku parlemen, karena di Indonesia kekuasaan adalah warisan bukan soal perjuangan.
Mengapa aku harus sibuk bicara kemiskinan dan perut rakyat yang lapar, atau bicara tentang sistem moda transportasi yang menghasilkan rakyat seperti lele disesakkan pada plastik beroksigen di Metromini dan Kopaja, Di Busway dan Angkutan Kota. Toh kita tak pernah masuk dalam dunia mereka, biarlah kaum kere tetap di dunia yang kere, kaum kaya menjaga kehidupan. Jangan biarkan kaum kere mengancam kaum kita, biarlah mereka tenang di kehidupan, berilah mereka sinetron dan sulap agar duduk manis penuh harapan.
Sumpahku, Sumpah Pemuda yang dibangun atas semangat menumpuk kekayaan, menjaga agar Bapakku tetap berkuasa dan bahasaku adalah bahasa elite kaum kaya dimana logatnya mirip Cinta Laura.......
Sumpahku, Sumpah Pemuda dimana kemewahan adalah duniaku dan Indonesia adalah negeri dimana aku bisa mendapat seribu kuli untuk dibohongi baik itu buruh pabrik atau kuli jurnalistik.
Dengan disaksikan mobil bapakku yang baru diberi Bapak Presiden tadi pagi dan ajudan berderet-deret sambil menyembah daulat Tuan Muda padaku, aku bersumpah :
Sumpah Pemuda
Bertanah air satu, tanah air yang ada ladang batubara, lahan kelapa sawit dan minyak bumi agar aku bisa jadi makelar komisi....
Berbangsa satu, bangsa para kuli yang mendewakan asing sebagai sumber modal.
Berbahasa satu, bahasa proposal proyek dan mencari solusi menyogok kaum birokrasi.
Inilah sumpahku, sumpah dengan ketulusan hati untuk menjaga kelasku dan menjaga kekuasaan. Toh apa artinya hidup bila tak bisa menjaga kelanggengan kelas berkuasa.
Sejarah bangsaku sudah dimenangkan bapakku
dan tugas kaum muda bagiku adalah bagaimana kerja bapakku menjadi monumen hidup
dan aku diwariskan kerjanya
tanpa otak dan tanpa pengetahuan
dengan jas puluhan juta
dan senyum di pas-paskan
aku duduk di kursi Parlemen, toh bangsa ini hanya mainan bagi bapakku......
Hujan rayap di negeri Indonesia
karena Pemuda hanya berani kentut saja
takut pada penguasa
dan berebut menjilat kaum bajingan yang pegang negara....
Kamis, 11 Oktober 2012
Tentang Rel dan Kamu
Tentang Rel dan Kamu
Dua garis rel memanjang
dari ujung cakrawala yang tak kelihatan
banyak ketakutan pada awan jingga
di satu sore yang tenang
Entah kenapa wajahmu menjadi hiasan batu-batu
mengenangmu seperti membuka kertas tua yang usang
rel itu masih terbujur
sentosa membariskan kayu-kayu jati
matahari masih padu
diantara kenangan-kenangan manis
yang dulu
Pada satu sore
ketika kenangan mulai layu
wajahmu mati
pada sudut pikiranku
tapi cintaku padamu
seperti air yang menggenang di air mataku
ia tak pernah habis.............
Dua garis rel memanjang
dari ujung cakrawala yang tak kelihatan
banyak ketakutan pada awan jingga
di satu sore yang tenang
Entah kenapa wajahmu menjadi hiasan batu-batu
mengenangmu seperti membuka kertas tua yang usang
rel itu masih terbujur
sentosa membariskan kayu-kayu jati
matahari masih padu
diantara kenangan-kenangan manis
yang dulu
Pada satu sore
ketika kenangan mulai layu
wajahmu mati
pada sudut pikiranku
tapi cintaku padamu
seperti air yang menggenang di air mataku
ia tak pernah habis.............
Anda Kusmawan, 11 Oktober 2012
Sabtu, 06 Oktober 2012
Menganalisa Kekuatan KPK
![]() |
| Konferensi Pers : Panggung Teater Yang Dibangun Bambang S Widjojanto Menjadi Sumber Penggerak Emosi Rakyat (Sumber Foto : KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES) |
Pengepungan KPK oleh Polri walaupun atas
nama hukum berupa penangkapan salah satu penyidik yang diduga telah
melakukan pembunuhan di masa lalu, menjadi sebuah peristiwa politik
paling penting di negeri ini, karena bukan soal kriminal biasa yaitu
dugaan pembunuhan di masa lalu, tapi soal tarik menarik kekuatan entitas
penyidikan kasus-kasus korupsi di negeri ini yang dipersoalkan, hal ini
jelas membawa peristiwa “Jumat Keramat” pada 5 Oktober 2012 menjadi
kasus politik paling penting sepanjang tahun 2012.
Penggembosan KPK memang sudah puluhan
kali terjadi, bahkan SBY sendiri bertindak sebagai orang yang paling
bertanggungjawab untuk pertama kali dalam penyerangan KPK dengan
menyatakan secara sinis “KPK Sebagai Lembaga Superbody” pesan yang
ditangkap disini adalah SBY menyatakan secara tidak langsung “KPK sudah menjadi ‘Negara di dalam Negara’ yang amat membahayakan struktur kekuasaan. Ucapan
SBY mendapat sambutan gegap gempita utamanya dari kalangan Parlemen
yang pro pada SBY, namun kemudian ucapan SBY mendapatkan gema-nya paling
penting ketika dedengkot politisi PKS Fahri Hamzah secara terukur,
sistematis dan jelas dalam perdebatan publik tentang kampanye pembubaran
KPK, alasan utama yang dikemukakan Fahri Hamzah adalah KPK gagal
membersihkan lembaga-lembaga inti penegakan hukum yaitu : Kepolisian,
Kehakiman dan Kejaksaan. Fahri dengan keras menuding KPK disetir oleh
pihak lain yang membiayai secara non APBN.
Tapi kemudian tuduhan Fahri itu diserang
habis-habisan oleh pendukung KPK yang lebih populis dan memiliki
jaringan massa rakyat banyak. Fahri bahkan di bully terus di
twitter oleh ratusan aktivis pro KPK, sedikit banyak sikap Fahri yang
tidak populer ini menghancurkan suara PKS di banyak lini pemilihan
daerah termasuk di DKI Jakarta, citra PKS sebagai Partai Bersih Anti
Korupsi menjadi rusak oleh sikap Fahri yang menarik garis ke dalam skim
pembubaran KPK yang kemudian pesan Fahri itu ditangkap oleh pikiran
rakyat bahwa PKS berada pada kelompok pro koruptor, pikiran yang
simplistis ini wajar saja di dalam pertarungan politik.
Kemajuan pesat KPK adalah ketika KPK
dengan cerdik memanfaatkan momen cicak dan buaya dalam kasus Anggodo
dimana Bambang S Widjajanto amat berperanan dalam ruang teater cicak dan
buaya. KPK disini menjadi lembaga publik yang paling dipercaya oleh
rakyat, namun juga harus diakui sebagai ‘Pemain Politik Paling Penting
di Negeri ini’. Tak ada Parpol satupun di Indonesia yang mampu
menandingi kekuatan politik KPK saat ini.
Parpol dan Ancaman KPK
Ancaman KPK bukan saja soal penangkapan
para koruptor yang bisa dengan seenaknya dilakukan oleh KPK tanpa lagi
kendala, di masa Indonesia modern baru kali inilah sebuah lembaga yang
berdiri di luar struktur dasar UUD 1945 memiliki kekuatan besar dalam
melakukan tindakan-tindakan politik, inilah yang kemudian menjadi sumber
ketakutan banyak pihak terutama para pemain politik. Tapi di pihak lain
juga timbul pertanyaan apakah kemudian KPK menjadi alat setir dari
pihak lain? Fahri Hamzah sendiri sebagai pelontar pertama isu setir
pihak lain belum bisa menjelaskan siapa pelaku Non APBN yang membiaya
KPK.
Presiden SBY adalah juga pihak yang
paling dirugikan aksi KPK. Paranoid terbesar SBY adalah kasus Bank
Century yang kelak juga mengancam posisi politik klan SBY di masa depan.
Kasus Century sendiri masih menjadi bahan tarik menarik politik paling
ganas sepanjang masa Pemerintahan kedua SBY ini, disini juga
konfigurasi kekuatan politik saling membentuk, membongkar dan membentuk
kembali. KPK sendiri kemudian juga mengambil peluang secara intens
dalam membentuk kekuatan politik di dalam dirinya. Pembentukan kekuatan
politik semakin meraksasa ketika sejumlah Polisi dari Bengkulu menyerbu
gedung KPK mencari Komisaris Polisi Novel Baswedan karena soal kriminal,
kasus ini kemudian secara teatrikal dikembangkan jadi panggung politik
oleh Bambang S Widjajanto dengan konferensi pers tengah malam yang
dikesankan mencekam. Titik konferensi pers ini harus diperhatikan
sebagai kekuatan politik penting dalam membentuk konfigurasi bangunan
politik pada dirinya.
Kemenangan Panggung Teater Konferensi Pers ala Bambang S Widjojanto Jam 1.00 wib
Yang perlu diperhatikan dalam mengukur
kekuatan KPK pasca penyerangan polisi Bengkulu adalah posisi Bambang S
Widjajanto yang menjadi amat dominan dalam konferensi Pers jam 1.00 wib
malam. Bambang S Widjajanto menjadi orang yang paling bertanggungjawab
dan menjadi pemenang politik atas kasus “Insiden Polisi Bengkulu” dengan
gaya yang amat cantik, lugas dan populis sehingga bisa dengan cepat
menghadapkan rakyat dengan Polisi, disini KPK kemudian membentuk
kekuatan ulang yang koridornya langsung masuk ke akar massa rakyat dan
menjadikan militansi rakyat sebagai ancaman terselubung untuk mengganti
struktur kepemimpinan di Kepolisian mulai dari Kapolri sampai jajaran
eselon ring I diseputar Kapolri, KPK di jam 1.00 wib telah menjadikan
dirinya secara kekuatan pengancam paling riil kedudukan Kapolri sendiri
dan beberapa bawahan Kapolri yang ditengarai terlibat dalam politik
permusuhan dengan KPK dimana kasus Simulator sebagai ‘Proxy War’
diantara mereka.
Bambang dengan nada cerdas berhasil
membangun panggungnya ’seakan-akan’ Negara dalam Keadaan Berbahaya,
disini KPK mengubah dirinya dari sekedar lembaga yang ditugaskan dalam
pemberantasan korupsi menjadi lembaga yang paling penting di mata
rakyat, inilah pendobrakan sejarah terbesar dalam kisah entitas anti
korupsi sejak Paran 1960, Operasi Budhi tahun 1963, TPK 1970-an dan
Opstib. Titik terpenting keberhasilan KPK adalah ‘tidak adanya peran
tunggal Presiden dalam intervensi kasus korupsi’. SBY sendiri nampaknya
gamang berhadapan langsung dengan KPK dalam penyelesaian persoalan hukum
seperti apa yang pernah dilakukan Sukarno dan Suharto di masa lalu.
Dan kini hadapan KPK adalah justru lembaga yang disupervisi dan
memiliki kekuatan bersenjata yaitu : Kepolisian.
Kekuatan KPK menjadi sedemikian hebat dan menggulung ke arah people power
bila kemudian Bambang S Widjajanto terus melanjutkan teater politiknya
menjadi titik pusar pembangun isu. Hal ini dengan mudah ia lakukan saat
kasus Cicak dan Buaya ketika dengan terang-terangan Bambang S Widjojanto
mempermalukan institusi Polri di depan Mahkamah Konstitusi dimana ketua
MK secara tersirat mendukung apa yang dilakukan Bambang kemudian
terbangun isu besar yang menggerakkan kekuatan rakyat.
Kekalahan Polri Dalam Panggung Teater Jam 1.00 wib Malam
Entah siapa yang merancang skenario
tidak cerdas dalam penjemputan paksa Kompol Novel Baswedan, dan apa yang
dilakukan pihak Polri tidak mengukur kemungkinan-kemungkinan reaksi
yang terjadi. Kepolisian kemungkinan kaget dengan kemunculan Bambang S
Widjajanto yang secara tiba-tiba secara eksplisit meminta rakyat bersatu
mendukung dirinya. Berbeda dengan panggung Bambang S Widjojanto yang
semarak, menggugah dan dihadiri para selebritis terkenal di negeri ini,
panggung konferensi Pers Polisi cenderung kaku dan membosankan,
sehingga citra buruk Polri di mata rakyat semakin kuat, inilah yang
harus diperhatikan dari pihak Polisi bahwa mereka kurang cerdas
membentuk panggung politik dalam manajemen konflik ketika dirinya
sendiri berhadapan dengan kekuatan lain.
Negosiasi Yang Akan Terjadi. - Sudah
dipastikan kekuatan Polri secara pencitraan hancur total pada peristiwa
konferensi pers yang susunannya dibangun oleh Bambang S Widjojanto pada
jam 1 malam itu, inilah yang kemudian menjadikan Polisi harus melakukan
negosiasi ulang kepada pihak KPK, kecuali bila Polisi tetap terus
berkeras dan menggunakan kekuatan besar dalam menggebuk KPK namun ini
tak mungkin, Polisi harus ingat walaupun mereka memiliki kekuatan besar
dengan dasar legitimasi UUD 1945 namun bias atau deviasi legalitas dalam
sejarah modern Indonesia selalu kalah dengan kekuatan-kekuatan rakyat,
bila Polisi ingin menang dalam pertarungan ia harus menciptakan panggung
teater yang lugas, cerdas dan mampu menggebuk Bambang S Widjojanto
dengan cara yang jenius bukan dengan pemaksaan model polisi Bengkulu
pada Jumat Keramat.
Kekalahan pihak Polisi itu akan
menjadikan Polisi sebagai pihak yang dibawah angin dalam memulai
negosiasi ulang atas kasus Simulator SIM, kemungkinan besar
skenario-skenario seperti barter penyidik dengan Djoko Susilo akan
menjadi hancur apabila kemudian Bambang S Widjajanto secara intens
memainkan irama emosi rakyat, Bambang dengan mudah melakukan pengaturan
tata emosi rakyat yang sudah dengan cerdas dibangunnya pada jam 1.00
wib dengan terus menekan Polri dengan penekanan ini pihak Bambang bahkan
bisa lebih leluasa masuk ke tubuh Polisi tidak menutup kemungkinan
besar juga ada korban seperti Susno Duadji di tubuh Polri dalam kasus
Cicak dan Buaya.
Menjelang 2014 tarik menarik kekuatan
politik menjadi amat penting, kelakuan para Parpol yang selalu memihak
pada mereka yang populis menjadi mesin kekuatan besar dalam
penggelembungan kekuatan KPK sementara di pihak lain Kapolri semakin
lemah posisinya di mata rakyat. SBY jelas tidak akan melakukan rumusan
pasti dalam perseteruan politik antara KPK dan Polri, dan seperti
jutaan rakyat yang sudah mengerti modus politik SBY yang selalu tidak
mau ikut campur pada persoalan yang belum pasti siapa pemenangnya, SBY
juga atas nama demokrasi tidak akan masuk ke dalam
perseteruan-perseteruan yang mengatasnamakan hukum, karena sebagai
eksekutif ia tidak berhak dalam masuk konflik itu, namun dalam soal
kepemimpinan sikap pembiaran SBY ini akan menambah energi baru dukungan
rakyat pada KPK.
Revisi UU KPK dan Bambang S Widjojanto Sebagai “Jokowinya KPK”. , - Pengisoliran
KPK dan blunder Polisi Bengkulu kemarin akan menggagalkan seluruh
skenario pelemahan KPK secara legal konstitusional yang sedang dibawa
Komisi III DPR, namun yang paling penting disini adalah Peranan Bambang S
Widjojanto sebagai aktor paling berbakat di panggung
publik, Bambang kemudian menjadi orang paling terkenal setelah Jokowi di
benak pikiran rakyat, ketika Bambang S Widjojanto menjadi terkenal maka
dengan mudah KPK yang awalnya adalah kekuatan entitas tak jelas seperti
“Cicak Buaya” dan sekumpulan orang lemah secara politis seperti “Bibid
Samad Riyanto dan Chandra Hamzah”. Menjadi KPK yang kuat secara politis
dan berkharisma secara personal disini kekuatan Bambang yang mampu
menjadi pengatur skenario emosi rakyat dan Abraham Samad dengan wajah
menyenangkan akan menjadi kekuatan utama KPK, atau setidak-tidaknya
mampu membangkrutkan kepopuleran Jenderal Timur Pradopo sebagai Kapolri
dalam kasus Simulator SIM dan Penyidikan Irjen Djoko Susilo.
Selasa, 18 September 2012
Demo Anti Jepang di Cina : Perang Dagang Terselubung?
![]() | ||
| Wilayah Asia Yang Paling Kaya Di Dunia Sebagai Pasar Konsumen, Wilayah Produksi, Arus Modal, dan Sumber Daya Alam (Sumber foto : Asian Map.com) |
Kini wilayah Asia bergerak cepat,
seluruh kekuatan-kekuatan besar Asia ingin menjadi pemain dalam pasar
besar di dunia. Asia menempati urutan nomor satu dalam jumlah penduduk,
arus modal dan sumber daya alam. Inilah yang kemudian Asia akan jadi
wilayah paling kaya di dunia, setelah di masa-masa kolonialisme antara
abad 17-20 Asia dijadikan wilayah jajahan negara-negara Eropa, dan
sepanjang abad 20 dipermainkan oleh politik luar negeri Amerika Serikat.
Pemain-pemain besar Asia yang muncul
saat ini adalah : Arab Saudi dan sekitaran negara teluk yang kaya modal
mereka menjadi kekuatan penuh atas sumber-sumber modal yang banyak
ditanamkan di seluruh dunia, India yang kuat di sumber daya manusia,
Jepang yang sangat tinggi tingkat kemampuan teknologinya, Korea Selatan
sebagai bayang-bayang Jepang, wilayah Indo-China dan Melayu (Vietnam,
Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura dan Indonesia) yang pasar
konsumsinya memiliki daya serap tinggi dan terbesar adalah Cina yang
memiliki hampir semua lini : Sumber Modal, Sumber Daya Alam, Tenaga
Kerja dan Kekuatan Produksi Massal.
Kekuatan Cina jelas merupakan ancaman
bagi kekuatan dagang Amerika Serikat yang menancapkan pengaruhnya di
Asia Tenggara dan Timur selama lebih dari 60 tahun. Kekuatan massal
produksi Cina sekarang sudah menguasai wilayah Asia Tenggara, bahkan
invasi produksi Cina untuk alat-alat produksi merembes ke seluruh
dataran Eropa, puncaknya adalah invasi produk Cina ke Amerika Serikat
pada tahun 2005 yang membuat goncang pasaran produk Amerika Serikat
sehingga mereka harus melakukan pengkhianatan terhadap politik
liberal-nya dengan melakukan tindakan-tindakan diskriminatif atas
perdagangannya dengan Cina.
Amerika Serikat selalu mendasari
provokasi untuk melakukan konflik dagangnya. Wilayah Asia Tenggara
adalah wilayah yang paling rentan dalam konflik dagang dan konflik
militer, sementara Indonesia masih sangat bergantung sekali dengan arus
modal dari Amerika Serikat, tapi beberapa kekuatan internal politik di
Indonesia sudah melihat bahwa harus ada ‘kemandirian politik dan
ekonomi’ seperti yang pernah dilakukan Indonesia pada tahun 1960-an.
Perang dagang bisa saja berlanjut
menjadi konflik militer, atau konflik militer adalah diplomasi dalam
perang dagang. Proxy War ini sering dimainkan Amerika Serikat setelah
mereka belajar dari kegagalan pada perang Korea dan Perang Vietnam. Lalu
apakah konflik di Pulau Daiyou akan menjadi perang Proxy antara Amerika
Serikat dan Jepang saat ini?.
Provokasi Jepang dan Kenangan Invasi Jepang ke Shanghai
![]() |
| Pembantaian Nanking, Desember 1937 atas Orang Cina yang dilakukan Tentara Jepang. Merupakan Dendam Kolektif bagi Bangsa Cina kepada Bangsa Jepang (Sumber Foto : Wikipedia) |
Bila dilihat dari trauma sejarah, bangsa Cina masih menyimpan dendam yang luar biasa terhadap bangsa Jepang. Dendam yang menjadi ingatan kolektif mereka adalah saat Invasi Jepang ke Shanghai pada tahun 1937, Invasi ini adalah puncak dari politik ekspansi Jepang yang merampas satu persatu wilayah Cina di masa lalu, perampasan ini dalam sejarah dikenal sebagai ‘insiden-insiden kecil’ seperti Insiden Jembatan Marcopolo’, Insiden Tembok Besar dan Insiden-Insiden lainnya yang jadi pelatuk dalam perang total Cina-Jepang pada tahun 1937 dimana Jenderal Kaum Nasionalis, Chiang Kai Sek menghubungi pihak Komunis dan bersekutu untuk bersatu melawan Jepang. Jepang melakukan pendaratan amfibi ke wilayah Shanghai dan bertempur habis-habisan sekaligus melakukan tindakan-tindakan brutal seperti pemerkosaan dan pembantaian besar-besaran terhadap penduduk shanghai. Pendudukan kota Shanghai inilah yang kemudian menjadi awal kebangkitan Nasionalisme Cina periode kedua, pasca Sun Yat Sen. -Kebangkitan yang lebih didasari pada politik kebanggaan orang Cina yang lebih superior dalam sejarah dan budaya ketimbang orang Jepang yang dianggapnya masih barbar.
Sampai sekarangpun, Cina tidak mau
memaafkan Jepang atas tindakannya menginvasi mereka dan membantai jutaan
orang Cina. Bahkan politik luar negeri Cina tanpa tertulis mengatakan
Kuil Yasukuni yang merupakan makam bagi tentara Jepang veteran perang
dunia II adalah kuil para ‘penjahat’ pejabat Cina yang berkunjung ke
Jepang tidak boleh kesana, bahkan Perdana Menteri Jepang yang berani ke
kuil Yasukuni dan melakukan penghormatan dianggap musuh insiden PM
Jepang Junichiro Koizumi (menjabat : 2001-2007), hal yang sama juga
dilakukan oleh Korea Selatan yang menganggap kuil Yasukuni sebagai
tempat haram jadah.
Titik-titik sakral atas sengketa inilah
yang bisa jadi permainan Amerika Serikat dalam geopolitiknya untuk
memanfaatkan ketidakstabilan Asia Timur. Hal ini akan sama persis
dengan posisi konflik Israel-Palestina dimana AS mengambil keuntungan
atas konflik ini dengan persekutuan kuat di negara-negara teluk
sekaligus berperang di wilayah panas Arab Nasionalis seperti : Libya,
Suriah, Mesir, Irak, Iran dan Lebanon.
![]() |
| Konflik Pulau Daiyou, akankah jadi perang di Asia Timur Atau Hanya Gertak Perang Dagang AS kepada Cina? (Sumber : Wikipedia) |
Dua aktivis Jepang mendarat di kepulauan itu sekaligus melakukan wawancara pers bahwa kepulauan itu adalah hak milik pribadi seorang warga Jepang yang sudah dibelinya. Sementara ada data-data masuk ke Pemerintahan RRC serta menyebarluas ke rakyat banyak di Cina soal adanya sumber daya alam yang luar biasa seperti minyak bumi di kawasan itu. Kenangan kolektif atas kebrutalan Jepang di masa lalu juga menjadi pemicu demonstrasi besar anti Jepang di Qingdao yang memaksa dua Pabrikan besar Jepang : Panasonic dan Canon menutup lokasi usahanya.
![]() |
| Ribuan Warga RRC Menyerbu Beberapa Perusahaan Jepang di Cina dan Menghancurkan Pintu-Pintunya, Kemarahan Orang-Orang Cina Ini Bisakah ini mengancam Ekonomi Jepang? (Sumber Foto : Reuters) |
Orang-orang Jepang bersembunyi takut di sweeping
sementara mobil-mobil Jepang dilempari batu. Apa selanjutnya yang
terjadi pada sengketa pulau ini, Jepang kemungkinan tidak memiliki minat
atas perang, karena mereka sudah merasakan pahitnya perang, dan
nasionalisme Jepang hanya tinggal kenangan, mereka sudah sepenuhnya jadi
bangsa pedagang, sementara Cina jelas ini soal gengsi politik di depan
Pemerintahan Taiwan, karena bisa saja Taiwan merebut Pulau itu dan
menegakkan garis klaim Nasionalis tinggalan Chiang Kai Sek di depan para
generasi Maois di RRC. Apakah ini dimanfaatkan oleh Amerika Serikat
sebagai Perang Dagang dalam penguasaan wilayah dagang di Asia Timur dan
Asia Tenggara dengan Jepang sebagai Boneka seperti layaknya Pemerintahan
Bao Dai di Vietnam Selatan pada awal tahun 1960-an?
Kita tunggu perkembangan selanjutnya…………
Sabtu, 25 Agustus 2012
Catatan Akhir Agustus 2012
Masa dekat-dekat setelah kejatuhan Suharto
saya menonton WS Rendra pidato di UI, salah satu yang saya ingat adalah
kata-kata yang diucapkannya dengan lekukan intonasi seorang dramawan
besar :
"Sesungguhnya demokrasi itu bukan soal kebebasan bicara, demokrasi sekali lagi bukan kebebasan bicara, tapi demokrasi ruang yang luas untuk rakyat masuk ke dalam partisipasi rakyat, rakyat berdaulat atas s
"Sesungguhnya demokrasi itu bukan soal kebebasan bicara, demokrasi sekali lagi bukan kebebasan bicara, tapi demokrasi ruang yang luas untuk rakyat masuk ke dalam partisipasi rakyat, rakyat berdaulat atas s
uaranya sendiri, rakyat
menjadi pelaku atas demokrasi itu sendiri. Selama demokrasi bernaluri
priyayi maka demokrasi tidak akan berkembang, selama partai-partai
mengejar untuk menjadi birokrasi maka partai-partai akan gagap soal
kebudayaan".
Itu yang saya ingat, apa yang dikatakan Rendra, 14 tahun yang lalu sekarang menjadi kenyataan, Partai-Partai bukan lagi agen pengubah budaya, Partai menjadi Brokerage house atas Proyek-Proyek Negara.
Yang saya suka bila mendengarkan Rendra pidato adalah saya selalu membayangkan gaya dia bicara seperti seorang Bung Karno, seperti seorang Pemenang, seperti seorang Panembahan Reso yang menguasai keadaan. Namun kedalaman maknanya dalam ucapannya menjadikan dia guru yang mampu membaca tanda-tanda jaman. Rendra hidup dalam dua dimensinya : Dimensi Nalar dan Dimensi Batin, dalam dimensi nalar dia mampu menjelaskan akar-akar rasional mengapa kita selalu saja menjadi bangsa yang kalah, ia membahas soal tata bahasa, ilmu hitung dan kemampuan membuat himpunan-himpunan dalam persoalan manajemen kolonial penaklukan Raja-Raja Jawa oleh cukong loji Belanda, dalam soal kebatinan, Rendra mengajak untuk melihat secara waspada, sebuah keadaan selalu ditunjukkan oleh pertanda, inilah kenapa orang Jawa tidak pernah berkata "Saya Pikir" tapi berkata "Saya rasa".
Rendra selalu menghidupkan apa yang disebut sebagai "Daulat Rakyat" inti demokrasi itu adalah daulat manusia atas hidupnya sendiri dalam kerja masyarakat. Di jaman Suharto, daulat rakyat itu dibatasi dengan tiga B : Buang, Bui dan Bunuh sementara di jaman Reformasi ini daulat rakyat ditandai oleh 3 D : Duit, Duit dan Duit.
Tapi apakah kemudian rakyat bisa bangkit melawan sistem manajemen politik melewati basis kepartaian? tidak sama sekali, dalam sejarah modern, gerakan politik dikoordinasi oleh gerakan kepartaian, tidak pernah ada perlawanan politik tanpa pergerakan kepartaian, hanya saja soal ini sejarah modern terbelenggu antara Maklumat X 1945 dengan Dekrit 1959 dan Fusi 1973. Partai-partai akan selalu selamanya menjadi mesin koordinasi atas kerja rakyat.
Dengan seluruh kehormatan, Faisal Basrie mampu mengangkat gerakan individual dalam melawan sistem kepartaian, tapi Faisal Basrie terjebak pada kegagapannya dalam mengolah politik paling pragmatis, ia gagal memahami pemasaran politik yang paling mendasar " Segmentasi, Targeting dan Positioning" Tim Suksesnya tidak mampu langsung terjun ke dalam persoalan-persoalan rakyat, mereka berinteraksi di lingkungan itu-itu saja : kalangan menengah kota, intelek-intelek urban dengan keuangan yang sudah mapan, mereka tidak masuk dalam alam pikir rakyat yang paling sederhana. Inilah kemudian perlu dipertanyakan, sejauh mana kekuatan tanpa partai mampu bertarung dalam agenda-agenda perebutan kekuasaan.
Pada akhirnya setiap kerja politik akan membutuhkan himpunan, dan himpunan tetaplah partai-partai, maka tugas dari kaum pembaharu politik adalah melakukan revisi ulang atas pertanyaan paling filosofis, "apa itu Partai?" -Pertanyaan paling mendasar ini sebenarnya sudah diajukan WS Rendra sendiri "Daulat Rakyat, akan membuat Daulat Kebudayaan". Apakah kemudian Partai bisa menjadi bagian dari Daulat Rakyat itu sendiri, sama persis ketika Danton ditengah huru hara di kota Paris "bisakah kita menertibkan ini dengan himpunan-himpunan yang terorganisir"?
Terus terang saja saya merindukan sebuah Partai yang kadernya bukanlah mereka yang saling BBM-an dan telpon2an "Bagaimana Bang, bagaimana kakanda proyek kita"....bukan itu, saya merindukan sebuah Partai yang kader-kadernya mampu menjadi bagian produksi sastra, yang kader-kadernya mampu membaca persoalan rakyat paling mendasar, yang kadernya mampu memahami simpul-simpul ketertindasan rakyat dalam ruang partisipatifnya, dan saya yakin suatu saat kita bisa bila kita bergerak, mungkin dalam satu soal saat ini saya berharap pada Jokowi.
Itu yang saya ingat, apa yang dikatakan Rendra, 14 tahun yang lalu sekarang menjadi kenyataan, Partai-Partai bukan lagi agen pengubah budaya, Partai menjadi Brokerage house atas Proyek-Proyek Negara.
Yang saya suka bila mendengarkan Rendra pidato adalah saya selalu membayangkan gaya dia bicara seperti seorang Bung Karno, seperti seorang Pemenang, seperti seorang Panembahan Reso yang menguasai keadaan. Namun kedalaman maknanya dalam ucapannya menjadikan dia guru yang mampu membaca tanda-tanda jaman. Rendra hidup dalam dua dimensinya : Dimensi Nalar dan Dimensi Batin, dalam dimensi nalar dia mampu menjelaskan akar-akar rasional mengapa kita selalu saja menjadi bangsa yang kalah, ia membahas soal tata bahasa, ilmu hitung dan kemampuan membuat himpunan-himpunan dalam persoalan manajemen kolonial penaklukan Raja-Raja Jawa oleh cukong loji Belanda, dalam soal kebatinan, Rendra mengajak untuk melihat secara waspada, sebuah keadaan selalu ditunjukkan oleh pertanda, inilah kenapa orang Jawa tidak pernah berkata "Saya Pikir" tapi berkata "Saya rasa".
Rendra selalu menghidupkan apa yang disebut sebagai "Daulat Rakyat" inti demokrasi itu adalah daulat manusia atas hidupnya sendiri dalam kerja masyarakat. Di jaman Suharto, daulat rakyat itu dibatasi dengan tiga B : Buang, Bui dan Bunuh sementara di jaman Reformasi ini daulat rakyat ditandai oleh 3 D : Duit, Duit dan Duit.
Tapi apakah kemudian rakyat bisa bangkit melawan sistem manajemen politik melewati basis kepartaian? tidak sama sekali, dalam sejarah modern, gerakan politik dikoordinasi oleh gerakan kepartaian, tidak pernah ada perlawanan politik tanpa pergerakan kepartaian, hanya saja soal ini sejarah modern terbelenggu antara Maklumat X 1945 dengan Dekrit 1959 dan Fusi 1973. Partai-partai akan selalu selamanya menjadi mesin koordinasi atas kerja rakyat.
Dengan seluruh kehormatan, Faisal Basrie mampu mengangkat gerakan individual dalam melawan sistem kepartaian, tapi Faisal Basrie terjebak pada kegagapannya dalam mengolah politik paling pragmatis, ia gagal memahami pemasaran politik yang paling mendasar " Segmentasi, Targeting dan Positioning" Tim Suksesnya tidak mampu langsung terjun ke dalam persoalan-persoalan rakyat, mereka berinteraksi di lingkungan itu-itu saja : kalangan menengah kota, intelek-intelek urban dengan keuangan yang sudah mapan, mereka tidak masuk dalam alam pikir rakyat yang paling sederhana. Inilah kemudian perlu dipertanyakan, sejauh mana kekuatan tanpa partai mampu bertarung dalam agenda-agenda perebutan kekuasaan.
Pada akhirnya setiap kerja politik akan membutuhkan himpunan, dan himpunan tetaplah partai-partai, maka tugas dari kaum pembaharu politik adalah melakukan revisi ulang atas pertanyaan paling filosofis, "apa itu Partai?" -Pertanyaan paling mendasar ini sebenarnya sudah diajukan WS Rendra sendiri "Daulat Rakyat, akan membuat Daulat Kebudayaan". Apakah kemudian Partai bisa menjadi bagian dari Daulat Rakyat itu sendiri, sama persis ketika Danton ditengah huru hara di kota Paris "bisakah kita menertibkan ini dengan himpunan-himpunan yang terorganisir"?
Terus terang saja saya merindukan sebuah Partai yang kadernya bukanlah mereka yang saling BBM-an dan telpon2an "Bagaimana Bang, bagaimana kakanda proyek kita"....bukan itu, saya merindukan sebuah Partai yang kader-kadernya mampu menjadi bagian produksi sastra, yang kader-kadernya mampu membaca persoalan rakyat paling mendasar, yang kadernya mampu memahami simpul-simpul ketertindasan rakyat dalam ruang partisipatifnya, dan saya yakin suatu saat kita bisa bila kita bergerak, mungkin dalam satu soal saat ini saya berharap pada Jokowi.
Senin, 13 Agustus 2012
"The Last Man Standing" : Jokowi !
![]() |
| Jokowi : "The Last Man Standing" |
Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyatakan persekutuannya dengan
Foke-Nara dalam memenangkan pasangan itu menjadi Gubernur DKI. Seluruh
Partai besar dibelakang Foke-Nara, sementara Jokowi masih bertahan
dengan dua Partai Nasionalis yang juga merupakan partai oposisi, apakah
Jokowi akan bertahan? Apakah Jokowi akan bernasib serupa Megawati?
Ataukah Jokowi menjadi anomali terhadap kekuatan Partai-Partai Politik
sehingga Indonesia masuk ke jaman baru-nya? Semua pertanyaan ini bisa
kita jawab dengan terlebih dulu mengupas ada apa dengan sistem politik
kita pasca kejatuhan Suharto.
Lansekap
kekuasaan di Indonesia sekarang ini dikuasai dua hal : Partai Politik
dan Trah Menteng. Dinasti Menteng menjadi patron penting kekuasaan
politik sekarang, dua bentuk ini juga bagian dari pertemuan : Modal dan
Sejarah Politik. Seluruh penggede politik sekarang masih memiliki
kaitannya dengan kekuasaan dimasa lalu, baik garis nostalgia Sukarno
ataupun modal duit Suharto. Dua bentuk kekuasaan ini kemudian menjadi
seiring sejalan menguasai peta perpolitikkan pasca kejatuhan Suharto
1998. Kelompok oposisi Suharto yang dulu sempat bertaruh nyawa melawan
Suharto habis semua, ada yang terlanjur merasa nyaman dengan prestise
politiknya di masa lalu dan mendapatkan gengsi sosial seperti Amin Rais,
ada yang tersingkir terus menerus secara menyakitkan dan kemudian wafat
dalam ketersingkiran itu seperti Gus Dur, ada yang harus tiap
berhadapan dengan kompromi-kompromi politik seperti Megawati.
Tiga
orang terpenting oposisi di masa Suharto tidak mampu menembus jejaring
kekuasaan setelah tahun 2004. Dari garis Kelompok Nostalgia Sukarno,
praktis habis ketika Megawati terus ngotot ingin jadi Presiden RI. Ketika
Megawati disingkirkan secara permanen maka kelompok jaringan pemodal
Orde Baru dan eks mesin politik Suharto menguasai medan politik dan
menjadi rezim penguasa sekaligus membenihkan jaringan politik yang kuat
dimana kekuatan rakyat bukan lagi jaminan politik mereka.
Lansekap
politik yang dikuasai kelompok Menteng dan Modal Suharto ini terus
menggurita bahkan melahirkan politisi-politisi baru, mereka bersimbiosis dan
menguasai kanal-kanal kekuasaan politik, mereka membentuk sindikasi
penguasaan anggaran APBN dan APBD, mereka menjadi makelar-makelar atas
jabatan birokrasi, disini kekuasaan tiranik Suharto sudah berubah
menjadi kekuasaan tiranik oligarkis. Instrumen terbesar dalam bentuk
makelar kekuasaan adalah sistem Kepartaian. Partai bukan lagi menjadi
agen perubahan sejarah masyarakat, bukan lagi menjadi mesin produksi
budaya dan bukan lagi menjadi pelopor gerakan kebangsaan tapi Partai
sudah menjadi seperti perusahaan biro jasa politik. Pertemuan-pertemuan
peran ironik Partai ini kemudian menjadikan rakyat bukan lagi sebagai
alat massa aksi dalam membentuk sejarah masyarakat, tapi rakyat sudah
menjadi bagian obyek politik yang ukuran-ukurannya adalah permainan :
Sentimen Agama, Politik Uang dan Manipulasi Janji Politik.
Lalu
tiba-tiba datanglah Jokowi berhadap-hadapan dengan sistem itu, tidak
seperti Faisal Basri yang mengklaim lahir dari kegelisahan rakyat yang
menolak sistem kepartaian, tapi sesungguhnya ia lahir dari kemarahan
kaum intelektual yang kakinya tak berlumpur di persoalan-persoalan
rakyat, Jokowi adalah produksi Partai tapi lahir dari Prestasinya dalam
mengurusi rakyat, disini Jokowi menjadi anomali di segala lini, ia lahir
dari Mesin Partai tapi ia menjadikan rakyat sebagai tuan rumah
kebijakan politik, ia lahir dari sistem politik yang keterlaluan
bejatnya tapi ia menjadi sedemikian mulia-nya, ia lahir dari
kekacauan-kekacauan demokrasi tapi kemudian ia berhasil menertibkan
kekacauan dan menjadikan rakyat sebagai pusat dari segala gerakan bukan
Partai, di Solo Jokowi membuktikan kemenangan politik 90%, sebuah
absolusitas yang mencengangkan.
Jokowi
tampil ke muka publik di DKI Jakarta juga tak mulus, faksi Taufik
Kiemas ditubuh PDIP menampik Jokowi, ini artinya secara tersirat Taufik
Kiemas menghendaki adanya persekutuan PDIP dengan Demokrat untuk
Jakarta, tapi adalah sebuah keanehan bagaimana bisa sebuah Partai
menyia-nyiakan kadernya yang berbakat, jutaan suara rakyat yang
berteriak di sosial media dan ruang publik lainnya menghendaki Jokowi
maju ke DKI. Kemudian Prabowo mengetuk pintu Megawati dan bersedia
menjadi jaminan politik atas Jokowi, sampai disini Jokowi masih menjadi
bagian dari mesin Partai.
Lalu
Jokowi muncul dengan baju kotak-kotak, ia keluar dari mesin partai dan
masuk ke dalam mesin pergerakan rakyat, tak ada jeda disini, Jokowi
melakukan jembatan politik antara Partai dengan Rakyat, Borjuasi-nya
PDIP yang pernah menjadi penguasa negeri ini dengan melahirkan kelas
baru yang kaya yang berjarak dengan massa rakyat kemudian
dihukum oleh massa rakyat dengan gagal dalam dua kali Pemilu,
dipersatukan kembali dan diarahkan menjadi Partainya Rakyat Jelata,
Partainya Wong Cilik bukan Partai Para Priyayi, PDIP bukan lagi menjadi
partai Borjuis beraksen Taufik Kiemas, tapi PDIP seperti menemukan
gairah politiknya seperti masa-masa 1986-1992, dimana gairah Sukarno,
gairah kerakyatan menemukan momentumnya.
Massa
Jokowi adalah massa sukarelawan massa yang bertemu dari sekian banyak
arus kegelisahan, ada alasan multikultural, alasan perubahan Jakarta
dari kota yang hancur-hancuran menjadi kota yang tertib dan ramah
manusia, ada alasan tentang Jakarta yang berpihak pada ekonomi
kerakyatan dimana Pasar-Pasar rakyat dimenangkan dalam pertarungannya
dengan Hypermarket pemodal asing.
Ketika
PKS menyatakan mendukung Foke, secara tak langsung PKS sedang berjarak
dengan rakyat, sedang berjarak dengan suasana kebatinan rakyat yang
menghendaki perubahan, PKS yang juga sudah bermasalah secara internal
semakin mengambil resiko politik untuk ikut arus dalam perubahan politik
besar.
Gagalnya PKS membaca jaman ini semakin memperkuat posisi Jokowi dengan beraliansi pada kekuataan swing voter ,
kekuatan rakyat yang tidak tergabung dalam afiliasi-afiliasi kekuatan
non partisan dan non partai itu. Hal ini bisa jadi indikasi untuk
mengukur bagaimana kekuatan non partisan dan non partai bekerja dalam
arus politik.
Pada
putaran I, kekuatan-kekuatan yang pesimis terhadap Pemilu DKI sangat
banyak, lebih dari 30% tidak menggunakan hak suaranya, namun
perkembangan pada Putaran II semakin memanaskan pergerakan rakyat yang
mencari tempat itu sendiri. Di satu sisi kekuatan rakyat yang tidak
menyukai sindikasi Partai Politik dipastikan akan mencoblos Jokowi dan
dipihak lain kampanye-kampanye SARA akan membuat kelompok yang tadinya
diam terpaksa bangkit mendukung Jokowi. Disini Jokowi mendulang
keuntungan politiknya.
Pemetaan menjadi semakin jelas, Jokowi seperti dikeroyok banyak Partai yang persekutuan politiknya didasarkan pada rebutan proyek dan jatah jabatan kepala dinas Pemda DKI, sementara Jokowi seperti ‘The Last Man Standing’
dalam perang politik di Jakarta, Bagaimana kemudian Jokowi bisa menjadi
The Last Man Standing dari intrik dan konflik Partai yang tidak lagi
amanah terhadap suara kegelisahan rakyat? – Lepaskan dikte Partai Politik dan Biarkan Jokowi berimprovisasi dengan Kebijakannya Tanpa Tekanan Partai.
Kunci
kemenangan Jokowi dalam kemenangan politik yang substansial adalah
keikhlasan bagi penggede-penggede PDIP dan Gerindra terutama Megawati
dan Prabowo untuk menjadikan Jokowi bukan lagi alat Partai, tapi sebuah
simbol kemandirian rakyat, disini harus ada kontrak yang jelas bagi
Jokowi untuk membebaskan dirinya dari mesin kepartaian, jadi posisinya
dibalik, bila dulu seorang pejabat politik baik Gubernur dan Bupati
menjadi alat dikte Partai, kini saatnya seorang Pejabat Politik mendikte
Partai dan berdiri diatas kepentingan rakyat banyak bukan kepentingan
Partai.
Kontrak politik ‘Bebas Dikte Partai’
inilah yang diperlukan dan menjadi garansi atas kemenangan Jokowi
kelak. Bila DKI Jakarta ingin berubah dan menjadi pintu pembuka
perubahan politik Indonesia secara menyeluruh maka Partai tidak boleh
mendikte atau meminta jatah proyek kepada Gubernur DKI, bila ini terjadi
Jokowi telah membawa Revolusi dari ruang senyap, tanpa gemuruh, tanpa holopis kuntul baris, sebuah revolusi dari ketiadaan………..
Langganan:
Postingan (Atom)






