Jokowi dan Kisah Jalan Sukarno

Baru-baru ini Jokowi akan berencana memberi nama salah satu ruas jalan besar di Jakarta dengan nama Sukarno. Mungkin bagi generasi yang lebih muda, bagi mereka yang lahir pertengahan tahun 80-an banyak yang tak paham, kenapa kok nama Jalan Sukarno saja jadi berita yang menghebohkan,  ada apa dengan Jalan Sukarno?

Di Indonesia, salah satu bentuk penghormatan adalah memberikan nama Jalan Utama dengan nama Pahlawan Nasional, atau Pahlawan yang dianggap berjasa di satu wilayah. Tak harus Pahlawan Nasional memang, seperti di Bogor terkenal sekali jalan Mayor Oking atau di Depok ada jalan besar nama Margonda, yang diambil dari nama Umar Ganda, salah satu pejuang di masa Revolusi 1945 yang memimpin barisan berani mati di sekitar Kukusan sampai Pondok Cina dan pernah menyerbu tangsi KNIL  di sekitar Pasar Minggu, juga menyerang Republik Depok (pada masa Revolusi Proklamasi 1945, Depok merupakan negara tersendiri yang dikuasai kelompok keturunan Belanda-Depok). Nama jalan juga kerap menjadi ajang pertarungan perkelahian sejarah, peristiwa pembantaian Bubat yang menewaskan seluruh delegasi Pajajaran dalam peristiwa “Pernikahan Politik Hayam Wuruk dan Puteri Dyah Pitaloka”  pada tahun 1357 sampai sekarang masih menyimpan luka dan tidak satu ruas-pun jalan di Bandung menggunakan nama Jalan Gadjah Mada, padahal di kota-kota lain di Jawa, nama Jalan Gadjah Mada selalu menjadi nama jalan besar bahkan jalan boulevard.

Bung Karno pada Tahun 1960 meresmikan Jalan Sukarno di Rabat, jalan ini dikenal dengan nama sharia Al-Rais Ahmed Sukarno, Jalan ini merupakan pusat kota yang ramai di Rabat (Sumber Photo : ANTARA)

Setelah didongkelnya Bung Karno lewat patgulipat Supersemar 1966 dan dihancurkannya seluruh jaringan kekuatan lingkaran dalam Sukarno, maka salah satu agenda penting pendirian rezim Orde Baru adalah melakukan politik De-Sukarnoisasi, tujuan utama politik De-Sukarnoisasi adalah menghilangkan secara bertahap ajaran-ajaran politik Sukarno, terutama sekali orientasi politik Sukarno yang amat berbau Kiri.  Modal Asing adalah tujuan utama sasaran pembangunan ekonomi politik Orde Baru, sementara pihak negara asing tidak ingin tujuan-tujuan berinvestasinya gagal karena masih kuatnya pengaruh alam pikiran Sukarno yang menolak segala bentuk dikte asing, kelompok Sukarnois dinilai akan menjadi hambatan serius bagi kelangsungan modal asing. Selain itu secara politik, kekuatan massa terbesar di Indonesia adalah ‘jaringan massa Sukarno’ yang kemudian dikooptasi oleh Orde Baru dan dilemahkan menjadi bagian dari ‘floating mass’ atau ‘massa mengambang’, dimana mereka tidak memiliki pilihan ideologis yang fanatik.

“De-Sukarnoisasi adalah Agenda yang berkelanjutan dan menyeluruh” begitulah salah satu isi tujuan politik Kopkamtib pada tahun 1968. De-Sukarnoisasi harus didukung empat kekuatan yaitu : Pers, Jaringan Mahasiswa, Intelektual dan Birokrasi. Strategi ini dijadikan bagian langsung dari Opsus dan ketertiban sipil. Usaha-usaha De-Sukarnoisasi dengan menjelek-jelekkan Sukarno sangat hebat di tahun 1968, bahkan secara berkala koran “Mahasiswa Indonesia” yang saat itu dipimpin banyak tokoh mahasiswa termasuk Rahman Tolleng, secara intens menyerang Sukarno dengan tuduhan macam-macam, salah satu tulisan yang kerap menyerang Sukarno ditulis oleh seorang jurnalis MI bernama Aldy Anwar. -Dokumentasi penyerangan ini kemudian dibundel oleh penulis Perancis, Francois Raillon dalam bukunya “Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia”.

Kebangkrutan Sukarno adalah tujuan utama berpolitik bagi mereka yang mendukung Orde Baru. Disini Suharto sebagai Presiden RI berusaha bermain cantik, Suharto selalu menjaga jarak dengan kelompok yang mati-matian menghancurkan nama Sukarno, tapi kadang Suharto juga membiarkan penghancuran nilai-nilai Sukarno itu. Usaha pembangkrutan nama Sukarno terus dilakukan, namun pada saat kematian Sukarno pada tanggal 21 Juni 1970, hampir semua bangsa ini menangisinya, pers kembali balik memuji-muji Bung Karno. Sebuah era baru kebangkitan nama Sukarno.

Jalan Sukarno di Mesir, Juga Merupakan Pusat Kota. (Sumber Photo : Kompas)

Pada tahun 1975, Ali Sadikin pernah berniat menamakan jalan sepanjang Jalan Pegangsaan sebagai nama “Jalan Sukarno” namun niat Ali Sadikin itu dilabrak oleh pihak anti Sukarno yang sedang amat berkuasa dilingkaran dalam Suharto. Niat Ali itu juga dituduh sebagai bentuk ambil hati Ali kepada kekuatan massa Sukarnois yang berpotensi menyerang Presiden Suhaarto.

Pada tahun 1978, saat itu desakan dunia Internasional menguat terhadap tahanan politik Orde Baru dan ada secara bertahap para tahanan politik dibebaskan. Di kalangan internal Suharto sudah ada gagasan untuk kembali menghargai Sukarno. Namun gagasan ini diperhalus dengan bahasa-bahasa patriotisme, ucapan-ucapan Sukarno kerap didengungkan dalam pidato-pidato politik Orde Baru, termasuk ucapan terkenal Sukarno di Tambaksari Surabaya menjelang pertempuran 10 November 1945 “Bangsa ini mencintai kebebasan tapi lebih cinta kemerdekaan”. Ucapan itu sering dilontarkan pejabat Orde Baru, termasuk Presiden Suharto dan Menteri Penerangan Ali Moertopo pada awal tahun 1980-an.

Puncak nostalgia bangsa ini kepada Sukarno sekaligus menciptakan arus besar melawan politik De-Sukarnoisasi adalah ketika Suharto memutuskan untuk menggempur Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menceraikan PPP dengan NU dan mendekati PDI lewat lobbying politik Jenderal Benny Moerdani dimana salah satu anak didik Benny Moerdani, Drs Soeryadi adalah ketua PDI.  Jenderal Benny Moerdani sendiri memiliki kenangan manis dengan Bung Karno, dia adalah salah tentara kesayangan Sukarno. Semasa Benny masih berpangkat Letnan, Sukarno pernah berujar bahwa “Benny itu anak lanangku” didepan beberapa Jenderal, di satu sore menjelang tahun 1965 bahkan Benny sempat diminta untuk menikahi salah satu anak perempuan Sukarno, tapi Benny menolak karena sudah punya pacar. Benny Moerdani dianggap oleh banyak analis Politik sebagai salah satu pintu gerbang terbukanya arus besar lahirnya “politik Sukarno” dalam konstelasi politik nasional,  bahkan kelak dikemudian waktu “Politik Sukarno” adalah rivaal terkuat Orde Baru dan penggulingan Suharto tak lepas dari beredarnya banyak buku-buku yang menjelaskan bagaimana kekuatan Nasionalisme Sukarno terbentuk. Gerakan bawah tanah para mahasiswa dan intelektual yang menjadi penggerak demonstrasi besar-besaran 1998 kerap menggunakan anatomi pemikiran Sukarno sebagai penjelasan antitesis politik Orde Baru.

Politik Kompromi Orde Baru dengan Sukarnoisme

Pada saat pembangunan Bandar Udara di Cengkareng, saat itu didebatkan apa nama Bandara Utama Republik Indonesia, adalah suatu kebiasaan memberikan nama Bandara Nasional kepada nama Pahlawan yang dianggap paling berjasa bagi negaranya. Ada beberapa usulan yang masuk ada nama Bandara Gadjah Mada, Bandara MH Thamrin, bahkan ada yang mengusulkan Bandara Sudirman. Namun Pak Harto saat itu menolak semua usulan dan menyetujui usulan nama Bandara Sukarno-Hatta, alasan Pak Harto saat itu adalah yang membentuk negara ini lewat tanggung jawab dua orang itu yaitu : Bung Karno dan Bung Hatta, mereka adalah jaminan kepada rakyat, leher mereka menjadi taruhannya saat negeri ini berdiri.  Pak Harto memberikan nama itu setelah melakukan perenungan selama tiga hari. Keputusan nama Bandara Sukarno-Hatta sendiri keluar pada jam 6 pagi  tanggal 10 November tahun 1981 menjelang ia berangkat ke Taman Pahlawan Kalibata, peresmian bandara itu sendiri dilakukan pada tahun 1985.

Penisbahan nama Bandara Sukarno-Hatta di Bandara Cengkareng merupakan puncak dari politik kompromi Suharto terhadap kaum Sukarnois.  Namun secara implisit Orde Baru hanya mengakui jasa Sukarno terhadap Republik yaitu dibatasi sampai pada tahun 1956, tahun dimana Bung Hatta mengundurkan diri, antara tahun 1957 sampai dengan tahun 1965 adalah tahun yang dikutuki oleh Orde Baru, padahal bagi pengikut Sukarno atau kaum Sukarnois tahun 1957 sampai dengan tahun 1965 disebut sebagai “Tahun Puncak Kedaulatan Sukarno” itu adalah tahun panjang yang sakral dan menyerempet bahaya demi tujuan nasional dan tujuan revolusi sosialisme ala Sukarno.

Nama jalan Sukarno sendiri masih dilarang oleh Orde Baru, nama Sukarno harus melibatkan nama Hatta agar kenangan pada Sukarno sendiri dibatasi ‘kenangan terhadap Proklamasi’ bukan kenangan terhadap ‘Revolusi’.

Namun kini angin berubah cepat, setelah bangkrutnya era Neoliberalisme yang sempat merajai Indonesia setelah kejatuhan Suharto, maka kekuatan kaum Sukarnois bangkit.  Di Jakarta, kekuatan Sukarnois disimbolisasi dalam diri Jokowi, di Semarang Rustriningsih mulai berkibar sementara di Jawa Timur terutama wilayah Jawa Timur subkultur Mataraman nama Sukarno tetap menjadi nomor satu, diperkirakan PDIP akan menjadi Partai terbesar nomor dua bahkan nomor satu, setelah kebangkrutan Partai Demokrat yang dilipat karena masalah korupsi. Di Jawa Barat sendiri, salah satu anak didik ideologis Sukarno, Rieke Dyah Pitaloka sedang merebut kekuasaan politik di Jawa Barat.

Salah satu misi terpenting Jokowi di DKI Jakarta selain mengenalkan tata pemerintahan yang bersih dan berdaulat pro rakyat adalah mengenalkan rasa memiliki bangsa ini lewat alam pikiran Sukarno, salah satu alam pikiran Sukarno paling penting dalam peradaban kemerdekaan Indonesia adalah “Patriotisme yang Totaliteit”  Totalitas rasa Patriot untuk mencintai dan membela bangsa ini.

“Jalan Sukarno” sebentar lagi akan  banyak memenuhi ruang kota di Indonesia, ini sekaligus menghancurkan stigma politik 1967 dimana Bung Karno dianggap ‘penjahat’ dalam gerakan Gestapu Untung 1965, sekaligus mengembalikan kehormatan bagi yang berhak.

Sementara “Jalan Sukarno” sebagai ideologi, akan menjadi pilihan paling panas dalam pertarungan politik 2014.