Catatan Akhir Agustus 2012

Masa dekat-dekat setelah kejatuhan Suharto saya menonton WS Rendra pidato di UI, salah satu yang saya ingat adalah kata-kata yang diucapkannya dengan lekukan intonasi seorang dramawan besar :

"Sesungguhnya demokrasi itu bukan soal kebebasan bicara, demokrasi sekali lagi bukan kebebasan bicara, tapi demokrasi ruang yang luas untuk rakyat masuk ke dalam partisipasi rakyat, rakyat berdaulat atas s

uaranya sendiri, rakyat menjadi pelaku atas demokrasi itu sendiri. Selama demokrasi bernaluri priyayi maka demokrasi tidak akan berkembang, selama partai-partai mengejar untuk menjadi birokrasi maka partai-partai akan gagap soal kebudayaan".

Itu yang saya ingat, apa yang dikatakan Rendra, 14 tahun yang lalu sekarang menjadi kenyataan, Partai-Partai bukan lagi agen pengubah budaya, Partai menjadi Brokerage house atas Proyek-Proyek Negara.

Yang saya suka bila mendengarkan Rendra pidato adalah saya selalu membayangkan gaya dia bicara seperti seorang Bung Karno, seperti seorang Pemenang, seperti seorang Panembahan Reso yang menguasai keadaan. Namun kedalaman maknanya dalam ucapannya menjadikan dia guru yang mampu membaca tanda-tanda jaman. Rendra hidup dalam dua dimensinya : Dimensi Nalar dan Dimensi Batin, dalam dimensi nalar dia mampu menjelaskan akar-akar rasional mengapa kita selalu saja menjadi bangsa yang kalah, ia membahas soal tata bahasa, ilmu hitung dan kemampuan membuat himpunan-himpunan dalam persoalan manajemen kolonial penaklukan Raja-Raja Jawa oleh cukong loji Belanda, dalam soal kebatinan, Rendra mengajak untuk melihat secara waspada, sebuah keadaan selalu ditunjukkan oleh pertanda, inilah kenapa orang Jawa tidak pernah berkata "Saya Pikir" tapi berkata "Saya rasa".

Rendra selalu menghidupkan apa yang disebut sebagai "Daulat Rakyat" inti demokrasi itu adalah daulat manusia atas hidupnya sendiri dalam kerja masyarakat. Di jaman Suharto, daulat rakyat itu dibatasi dengan tiga B : Buang, Bui dan Bunuh sementara di jaman Reformasi ini daulat rakyat ditandai oleh 3 D : Duit, Duit dan Duit.

Tapi apakah kemudian rakyat bisa bangkit melawan sistem manajemen politik melewati basis kepartaian? tidak sama sekali, dalam sejarah modern, gerakan politik dikoordinasi oleh gerakan kepartaian, tidak pernah ada perlawanan politik tanpa pergerakan kepartaian, hanya saja soal ini sejarah modern terbelenggu antara Maklumat X 1945 dengan Dekrit 1959 dan Fusi 1973. Partai-partai akan selalu selamanya menjadi mesin koordinasi atas kerja rakyat.

Dengan seluruh kehormatan, Faisal Basrie mampu mengangkat gerakan individual dalam melawan sistem kepartaian, tapi Faisal Basrie terjebak pada kegagapannya dalam mengolah politik paling pragmatis, ia gagal memahami pemasaran politik yang paling mendasar " Segmentasi, Targeting dan Positioning" Tim Suksesnya tidak mampu langsung terjun ke dalam persoalan-persoalan rakyat, mereka berinteraksi di lingkungan itu-itu saja : kalangan menengah kota, intelek-intelek urban dengan keuangan yang sudah mapan, mereka tidak masuk dalam alam pikir rakyat yang paling sederhana. Inilah kemudian perlu dipertanyakan, sejauh mana kekuatan tanpa partai mampu bertarung dalam agenda-agenda perebutan kekuasaan.

Pada akhirnya setiap kerja politik akan membutuhkan himpunan, dan himpunan tetaplah partai-partai, maka tugas dari kaum pembaharu politik adalah melakukan revisi ulang atas pertanyaan paling filosofis, "apa itu Partai?" -Pertanyaan paling mendasar ini sebenarnya sudah diajukan WS Rendra sendiri "Daulat Rakyat, akan membuat Daulat Kebudayaan". Apakah kemudian Partai bisa menjadi bagian dari Daulat Rakyat itu sendiri, sama persis ketika Danton ditengah huru hara di kota Paris "bisakah kita menertibkan ini dengan himpunan-himpunan yang terorganisir"?

Terus terang saja saya merindukan sebuah Partai yang kadernya bukanlah mereka yang saling BBM-an dan telpon2an "Bagaimana Bang, bagaimana kakanda proyek kita"....bukan itu, saya merindukan sebuah Partai yang kader-kadernya mampu menjadi bagian produksi sastra, yang kader-kadernya mampu membaca persoalan rakyat paling mendasar, yang kadernya mampu memahami simpul-simpul ketertindasan rakyat dalam ruang partisipatifnya, dan saya yakin suatu saat kita bisa bila kita bergerak, mungkin dalam satu soal saat ini saya berharap pada Jokowi.

"The Last Man Standing" : Jokowi !

Jokowi : "The Last Man Standing"

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyatakan persekutuannya dengan Foke-Nara dalam memenangkan pasangan itu menjadi Gubernur DKI. Seluruh Partai besar dibelakang Foke-Nara, sementara Jokowi masih bertahan dengan dua Partai Nasionalis yang juga merupakan partai oposisi, apakah Jokowi akan bertahan? Apakah Jokowi akan bernasib serupa Megawati? Ataukah Jokowi menjadi anomali terhadap kekuatan Partai-Partai Politik sehingga Indonesia masuk ke jaman baru-nya? Semua pertanyaan ini bisa kita jawab dengan terlebih dulu mengupas ada apa dengan sistem politik kita pasca kejatuhan Suharto.

Lansekap kekuasaan di Indonesia sekarang ini dikuasai dua hal : Partai Politik dan Trah Menteng. Dinasti Menteng menjadi patron penting kekuasaan politik sekarang, dua bentuk ini juga bagian dari pertemuan : Modal dan Sejarah Politik. Seluruh penggede politik sekarang masih memiliki kaitannya dengan kekuasaan dimasa lalu, baik garis nostalgia Sukarno ataupun modal duit Suharto. Dua bentuk kekuasaan ini kemudian menjadi seiring sejalan menguasai peta perpolitikkan pasca kejatuhan Suharto 1998. Kelompok oposisi Suharto yang dulu sempat bertaruh nyawa melawan Suharto habis semua, ada yang terlanjur merasa nyaman dengan prestise politiknya di masa lalu dan mendapatkan gengsi sosial seperti Amin Rais, ada yang tersingkir terus menerus secara menyakitkan dan kemudian wafat dalam ketersingkiran itu seperti Gus Dur, ada yang harus tiap berhadapan dengan kompromi-kompromi politik seperti Megawati. 

Tiga orang terpenting oposisi di masa Suharto tidak mampu menembus jejaring kekuasaan setelah tahun 2004. Dari garis Kelompok Nostalgia Sukarno, praktis habis ketika Megawati terus ngotot ingin jadi Presiden RI. Ketika Megawati disingkirkan secara permanen maka kelompok jaringan pemodal Orde Baru dan eks mesin politik Suharto menguasai medan politik dan menjadi rezim penguasa sekaligus membenihkan jaringan politik yang kuat dimana kekuatan rakyat bukan lagi jaminan politik mereka. 

Lansekap politik yang dikuasai kelompok Menteng dan Modal Suharto ini terus menggurita bahkan melahirkan politisi-politisi baru, mereka bersimbiosis dan menguasai kanal-kanal kekuasaan politik, mereka membentuk sindikasi penguasaan anggaran APBN dan APBD, mereka menjadi makelar-makelar atas jabatan birokrasi, disini kekuasaan tiranik Suharto sudah berubah menjadi kekuasaan tiranik oligarkis. Instrumen terbesar dalam bentuk makelar kekuasaan adalah sistem Kepartaian. Partai bukan lagi menjadi agen perubahan sejarah masyarakat, bukan lagi menjadi mesin produksi budaya dan bukan lagi menjadi pelopor gerakan kebangsaan tapi Partai sudah menjadi seperti perusahaan biro jasa politik. Pertemuan-pertemuan peran ironik Partai ini kemudian menjadikan rakyat bukan lagi sebagai alat massa aksi dalam membentuk sejarah masyarakat, tapi rakyat sudah menjadi bagian obyek politik yang ukuran-ukurannya adalah permainan : Sentimen Agama, Politik Uang dan Manipulasi Janji Politik. 

Lalu tiba-tiba datanglah Jokowi berhadap-hadapan dengan sistem itu, tidak seperti Faisal Basri yang mengklaim lahir dari kegelisahan rakyat yang menolak sistem kepartaian, tapi sesungguhnya ia lahir dari kemarahan kaum intelektual yang kakinya tak berlumpur di persoalan-persoalan rakyat, Jokowi adalah produksi Partai tapi lahir dari Prestasinya dalam mengurusi rakyat, disini Jokowi menjadi anomali di segala lini, ia lahir dari Mesin Partai tapi ia menjadikan rakyat sebagai tuan rumah kebijakan politik, ia lahir dari sistem politik yang keterlaluan bejatnya tapi ia menjadi sedemikian mulia-nya, ia lahir dari kekacauan-kekacauan demokrasi tapi kemudian ia berhasil menertibkan kekacauan dan menjadikan rakyat sebagai pusat dari segala gerakan bukan Partai, di Solo Jokowi membuktikan kemenangan politik 90%, sebuah absolusitas yang mencengangkan. 

Jokowi tampil ke muka publik di DKI Jakarta juga tak mulus, faksi Taufik Kiemas ditubuh PDIP menampik Jokowi, ini artinya secara tersirat Taufik Kiemas menghendaki adanya persekutuan PDIP dengan Demokrat untuk Jakarta, tapi adalah sebuah keanehan bagaimana bisa sebuah Partai menyia-nyiakan kadernya yang berbakat, jutaan suara rakyat yang berteriak di sosial media dan ruang publik lainnya menghendaki Jokowi maju ke DKI. Kemudian Prabowo mengetuk pintu Megawati dan bersedia menjadi jaminan politik atas Jokowi, sampai disini Jokowi masih menjadi bagian dari mesin Partai. 

Lalu Jokowi muncul dengan baju kotak-kotak, ia keluar dari mesin partai dan masuk ke dalam mesin pergerakan rakyat, tak ada jeda disini, Jokowi melakukan jembatan politik antara Partai dengan Rakyat, Borjuasi-nya PDIP yang pernah menjadi penguasa negeri ini dengan melahirkan kelas baru yang kaya yang berjarak dengan massa rakyat kemudian dihukum oleh massa rakyat dengan gagal dalam dua kali Pemilu, dipersatukan kembali dan diarahkan menjadi Partainya Rakyat Jelata, Partainya Wong Cilik bukan Partai Para Priyayi, PDIP bukan lagi menjadi partai Borjuis beraksen Taufik Kiemas, tapi PDIP seperti menemukan gairah politiknya seperti masa-masa 1986-1992, dimana gairah Sukarno, gairah kerakyatan menemukan momentumnya. 

Massa Jokowi adalah massa sukarelawan massa yang bertemu dari sekian banyak arus kegelisahan, ada alasan multikultural, alasan perubahan Jakarta dari kota yang hancur-hancuran menjadi kota yang tertib dan ramah manusia, ada alasan tentang Jakarta yang berpihak pada ekonomi kerakyatan dimana Pasar-Pasar rakyat dimenangkan dalam pertarungannya dengan Hypermarket pemodal asing. 

Ketika PKS menyatakan mendukung Foke, secara tak langsung PKS sedang berjarak dengan rakyat, sedang berjarak dengan suasana kebatinan rakyat yang menghendaki perubahan, PKS yang juga sudah bermasalah secara internal semakin mengambil resiko politik untuk ikut arus dalam perubahan politik besar.

Gagalnya PKS membaca jaman ini semakin memperkuat posisi Jokowi dengan beraliansi pada kekuataan swing voter , kekuatan rakyat yang tidak tergabung dalam afiliasi-afiliasi kekuatan non partisan dan non partai itu. Hal ini bisa jadi indikasi untuk mengukur bagaimana kekuatan non partisan dan non partai bekerja dalam arus politik. 

Pada putaran I, kekuatan-kekuatan yang pesimis terhadap Pemilu DKI sangat banyak, lebih dari 30% tidak menggunakan hak suaranya, namun perkembangan pada Putaran II semakin memanaskan pergerakan rakyat yang mencari tempat itu sendiri. Di satu sisi kekuatan rakyat yang tidak menyukai sindikasi Partai Politik dipastikan akan mencoblos Jokowi dan dipihak lain kampanye-kampanye SARA akan membuat kelompok yang tadinya diam terpaksa bangkit mendukung Jokowi. Disini Jokowi mendulang keuntungan politiknya.

Pemetaan menjadi semakin jelas, Jokowi seperti dikeroyok banyak Partai yang persekutuan politiknya didasarkan pada rebutan proyek dan jatah jabatan kepala dinas Pemda DKI, sementara Jokowi seperti ‘The Last Man Standing’ dalam perang politik di Jakarta, Bagaimana kemudian Jokowi bisa menjadi The Last Man Standing dari intrik dan konflik Partai yang tidak lagi amanah terhadap suara kegelisahan rakyat? – Lepaskan dikte Partai Politik dan Biarkan Jokowi berimprovisasi dengan Kebijakannya Tanpa Tekanan Partai. 

Kunci kemenangan Jokowi dalam kemenangan politik yang substansial adalah keikhlasan bagi penggede-penggede PDIP dan Gerindra terutama Megawati dan Prabowo untuk menjadikan Jokowi bukan lagi alat Partai, tapi sebuah simbol kemandirian rakyat, disini harus ada kontrak yang jelas bagi Jokowi untuk membebaskan dirinya dari mesin kepartaian, jadi posisinya dibalik, bila dulu seorang pejabat politik baik Gubernur dan Bupati menjadi alat dikte Partai, kini saatnya seorang Pejabat Politik mendikte Partai dan berdiri diatas kepentingan rakyat banyak bukan kepentingan Partai. 

Kontrak politik ‘Bebas Dikte Partai’ inilah yang diperlukan dan menjadi garansi atas kemenangan Jokowi kelak. Bila DKI Jakarta ingin berubah dan menjadi pintu pembuka perubahan politik Indonesia secara menyeluruh maka Partai tidak boleh mendikte atau meminta jatah proyek kepada Gubernur DKI, bila ini terjadi Jokowi telah membawa Revolusi dari ruang senyap, tanpa gemuruh, tanpa holopis kuntul baris, sebuah revolusi dari ketiadaan………..