Kartini, Jendela Modernisasi Indonesia

Politik Kartini, pada awalnya adalah “Politik Bahasa”, Belanda mampu menguasai Nusantara dengan dua hal : “Bahasa dan Tata Buku”. Dari Bahasa inilah Kartini kemudian mempertanyakan ‘bagaimana dunia bekerja’.

Sejarah Pemikiran RA Kartini, tak lepas dari kerja politik kakeknya, Pangeran Ario Tjondronegoro IV, Bupati Demak yang pertama kali memperkenalkan politik bahasa untuk memahami bagaimana kekuasaan Belanda secara substansi bekerja dalam struktur masyarakat Indonesia. Pangeran Ario Tjondronegoro, diangkat menjadi Bupati Demak sekitar tahun 1840-an tak lama setelah selesainya perang Diponegoro. Pangeran Ario Tjondronegoro mempelajari bahwa kekalahan Diponegoro adalah dimulai sebuah jaman baru dimana orang Jawa harus secara detil bisa mempelajari ilmu pengetahuan Eropa lewat bahasa. Saat itu juga mulai berkembang ide-ide rasional bangsa barat yang kemudian dapat dipahami sebagai langkah awal pemahaman manusia dalam menguasai Ilmu Pengetahuan. ‘Ilmu Rasional’ inilah yang kemudian dipelajari dengan detil oleh Pangeran Ario Tjondronegoro. Di umur 25 tahun, Pangeran Ario Tjondronegoro menjabat sebagai bupati Demak. Dialah Bupati yang pertama kali menguasai bahasa Belanda dengan sempurna. Pangeran Ario Tjondronegoro IV juga mengembangkan perpustakaan barat pertama yang kelak menjadi amat berguna bagi dua cucunya yang cerdas : RA Kartini dan Drs. RMP Sosrokartono.

Pangeran Ario Tjondronegoro mengharuskan anak-anaknya untuk menguasai bahasa Belanda. “Jika kalian ingin mengetahui bagaimana rahasia ilmu pengetahuan dan budaya modern, sehingga bangsa Jawa takluk pada orang kulit putih, pelajari bahasa-nya”. Pesan ini dipegang baik-baik oleh dua orang putera Pangeran Ario Tjondronegoro, yaitu : Raden Mas Adipati Aryo Adiningrat dan Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat. Pada permulaan abad 20, di tahun 1900 hanya ada empat bupati yang menguasai bahasa Belanda dengan sempurna, dan menggunakan administrasi pemerintahan resmi dengan bahasa Belanda yaitu : RM Sosroningrat, ayah Kartini (Bupati Jepara), RM Adiningrat, Bupati Demak, Paman Kartini, Bupati Serang RM Djajadiningrat dan Bupati Ngawi, Pangeran Kusumo Utoyo.

Saat itu ada gerakan diam-diam di kalangan elite Jawa untuk memulai suatu pergerakan besar untuk menentang penjajahan Belanda. Gerakan ini kerap luput dicatat dalam banyak buku-buku sejarah, karena gerakan para bangsawan Jawa ini tersembunyi dan tidak kelihatan, kebanyakan sejarawan menilai pergerakan anti penjajahan Belanda yang dilakukan secara modern, hanya bermula pada tahun 1908 ketika Boedi Oetomo. Padahal pergerakan penentangan penjajahan Belanda yang dilakukan diam-diam para bangsawan ini kemudian mampu mendesak adanya politik etis yang mengatalisator dikenalnya system pendidikan modern.

Pada tahun 1880-an, RM Sosroningrat sendiri mengajukan pendapat untuk dibentuk persatuan bupati di tanah Jawa dan diusahakan dikenalkan pendidikan bahasa Belanda agar Bupati tidak memahami konsep pemerintahan modern. Anjuran dari RM Sosroningrat kemudian disambut oleh Bupati Cirebon dan kemudian terjadi gelora dalam menguasai Bahasa Belanda. Kartini kecil beruntung tumbuh dalam situasi yang membuatnya memiliki akses terhadap bahasa Belanda. Di umur 7 tahun ia sudah pandai membaca buku berbahasa Belanda. Ayahnya membuat perpustakaan lengkap yang bukunya merupakan warisan Pangeran Ario Tjondronegoro dan ada supplier dari pedagang buku di Batavia yang tiap bulan mengirim buku, koran dan majalah bernama Jan Wilkers.

Kakak Kartini, Sosrokartono bahkan bisa menguasai 34 bahasa, dia seorang polyglot (orang yang menguasai banyak bahasa) paling terkenal pada jamannya. Sosrokartono juga dikenal sebagai ahli kebatinan paling legendaris yang dikenal orang Jawa.

Banyak yang mengira arti penting Kartini adalah hanya sebagai penulis surat-surat dalam bahasa Belanda, Kartini hanya seorang Jawa yang ‘dibelanda-kan’. Padahal dan ini yang harus kita mengerti semua, Kartini adalah ‘Pembuka pemikiran dari keseluruhan jaman modern di Indonesia’. Dan kaum perempuan Indonesia boleh bangga, bahwa yang membuka Indonesia ke dalam jaman modern, jaman rasional, jaman intelektual-dialektis, adalah seorang Perempuan Jawa dari Jepara : Kartini.

Pengenalan Kartini terhadap buku-buku asing pada awalnya adalah buku kanak-kanak, lalu novel-novel kemudian berkembang ke buku-buku politik dan sosialisme yang menyadarkan posisi manusia dalam masyarakat. Kartini membaca de Vrouw en Sosialisme yang banyak membuka pemahaman Kartini tentang bagaimana sejarah masyarakat dan kedudukan perempuan dalam masyarakat ditilik dari pandangan Sosialisme, Kartini juga membaca De Varlandsche Geschiedenis (Sejarah Tanah Air Belanda), bahkan Kartini menyebut : “Buku ini adalah yang paling aku suka, karena menyadarkan arti penting tanah air”. Ketika membaca buku Sejarah Tanah Air Belanda, Kartini menyebut dengan khusus gerakan Watergauzen, -sebuah kesatuan gerak rakyat jelata untuk mewujudkan suatu bangsa-. Sayangnya surat-surat Kartini yang berbau sosialis diberangus pemerintahan Belanda, disortir, sehingga surat-surat Kartini yang muncul keluar hanya surat ‘rasa penasaran seorang perempuan Jawa’ tentang kehidupan di luar tembok keraton kadipaten.

Gagasan besar Kartini tentang pikiran-pikiran modern adalah tancapan yang luar biasa pondasi dasar kemodernan Indonesia, Indonesia diajak masuk ke dalam sebuah jaman baru, jaman dimana Eropa menemukan kebesarannya. Disini Kartini tidak mengajak orang Indonesia menjadi orang Eropa tapi mengajak menemukan rahasia kebesaran bangsa Eropa. Dalam surat-surat Kartini, ia menemukan pandangan baru soal geopolitik, nasionalisme, posisi perempuan dalam masyarakat, sistem edukasi yang bertahap tapi menyeluruh ke seluruh lini masyarakat, pembongkaran penindasan kaum feodal dan kritiknya terhadap kelas-kelas di masyarakat.

Kartini memang bukan pahlawan yang bertindak, ia pemikir, ia penggagas, bahkan ia sendiripun kalah dalam mempertahan idealisme-nya di dunia nyata, menjelang perkawinannya ia amat toleran terhadap sistem feodal yang awalnya dikritik sebagai sebab pemula hancurnya bangsa Jawa, ia rela menjadi isteri ketiga Bupati, disini Kartini entah sengaja atau tidak mempertahankan kelasnya dan kenyamanan. Ia tidak keluar menuju satu jaman yang diimpikannya, padahal surat undangan belajar di Sekolah Guru di Batavia sudah tergeletak di ruang pendopo Kabupaten, tapi ia menampik dan memilih menjadi isteri ketiga seorang Bupati Rembang.

Salah satu jasa terbesar Kartini adalah ‘munculnya gerakan etis, dan memaksa pemerintah Hindia Belanda membentuk pos anggaran pendidikan lebih besar, membuka pintu lebar-lebar untuk pendidikan bagi anak-anak pribumi. Orang-orang seperti Sukarno, SM Kartosoewirjo, Semaoen, Musso atau Hatta adalah anak-anak kandung yang dihasilkan dari perjuangan Kartini dalam menuntut pendidikan barat. Dari tangan Kartini-lah, era pergerakan berubah total dari era penuh mitos, sakralitas Perang Diponegoro yang kuno menuju suatu perang pemikiran yang lebih lugas, sesuai jaman dan bahkan mampu menjebol rahasia-rahasia penindasan masyarakat.

Setelah meninggalnya Kartini, pergerakan intelektual Indonesia berkembang amat hebat. Pikiran-pikiran Kartini pada awalnya dijual oleh kelompok sosialis di Parlemen Belanda untuk menggebuk kelompok konservatif dan liberal, awalnya kelompok liberal bersekutu dengan kelompok sosialis namun ketika kelompok sosialis mulai menunjukkan tuntutan yang lebih ganas terhadap hak-hak asasi manusia dan merugikan kelompok liberal yang didukung oleh pengusaha-pengusaha perkebunan menjadikan kelompok liberal beralih bersekutu ke kelompok konservatif. Di tangan partai politik liberal Belanda pikiran Kartini hanya dijadikan etalase suatu kebanggaan bahwa Bangsa Belanda merupakan kiblat baru dalam pemikiran intelektual seorang Perempuan Jawa.

Ketika bangsa Jepang berhasil menghancurkan armada laut Russia di tahun 1905, semangat nasionalisme berkobar dimana-mana, gerakan nasionalisme ini juga mempengaruhi banyak pemikir-pemikir baru yang mulai melakukan diskusi-diskusi politik. Di tahun 1900-an awal, pusat diskusi politik paling penting berada di Solo. Banyak kaum pergerakan dari Sumatera dan luar Jawa mengunjungi Solo untuk berdiskusi dengan kelompok-kelompok radikal yang tercerahkan. Salah satu dedengkot dalam diskusi nasionalisme itu adalah dokter Tjiptomangoenkusumo. Yang biasa dijuluki ‘Onze Tjip’. Dokter Tjipto bisa dikatakan sebagai penyuluh pertama kali tentang nasionalisme Indonesia, pidato pada pertemuan kecil pertama kali ia lakukan di Solo, di Belakang Pasar Legi tentang uraian-uraian nasionalisme, dokter tjipto memiliki kumpulan diskusi di rumah Raden Mas Djojopanatas, yang memiliki jaringan pergerakan radikal para saudagar Jawa. Djojoopanatas adalah orang penting dibalik pembentukan gerakan Rekso Rumekso yang merupakan jaringan dagang-politik pertama kali bagi orang Jawa dan sebagai cikal bakal terbentuknya Sarekat Dagang Islam. Dulu kata ‘Islam’ tidak hanya berkonotasi pada agama, tapi juga ‘rakyat’ secara keseluruhan. Dalam diskusi-diskusi di rumah Djojopanatas inilah kemudian pemikiran Kartini diangkat kembali sebagai tema besar dalam perlawanan penjajahan Belanda, jadi logika politiknya dibalik.

Di tahun 1921, Sukarno muda bertemu dengan Dokter Tjipto, lalu Sukarno muda disuruh dengan detil membaca surat-surat Kartini. Disini kemudian dr. Tjip membuat uraian menyeluruh bahwa “Bahwa nasionalisme Indonesia tak lepas dari pembebasan perempuan itu sendiri” awalnya pandangan dr. Tjipto ini amat maju, tapi kemudian gerakan perempuan Indonesia diredusir oleh Bung Karno hanya sebagai ‘gerakan penyatuan atas perempuan dan laki-laki dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia’. Kesadaran perempuan digeser bukan sebagai bagian perjuangan dalam memahami ‘perempuan sebagai manusia yang utuh dan merombak struktur dunia laki-laki yang menindas tubuh dan pikiran mereka’ tapi hanya lebih pada gerakan penyatuan ‘komunal’ dalam merebut kemerdekaan. Arus inilah yang kemudian menjadi utama selama hampir 50 tahun dalam sejarah pergerakan perempuan Indonesia, sampai pada kejatuhan Sukarno di tahun 1965.

Tapi bagaimanapun juga redusir Sukarno terhadap interpretasi gerakan perempuan membawa gerakan perempuan menemukan kembali pemaknaannya setidak-tidaknya pemaknaan dari ‘tahap pertama penemuan peran perempuan di kalangan masyarakat’, pidato Sukarno di tahun 1932 pada sebuah pertemuan politik di Solo ““Saat ini perjuangan kaum perempuan yang terpenting bukanlah demi kesetaraan, karena dibawah kolonialisme laki-laki juga tertindas. Maka, bersama-sama dengan laki-laki, memerdekakan Indonesia. Karena hanya dibawah Indonesia yang merdekalah, kaum perempuan akan mendapatkan kesetaraannya”. Ditengah-tengah ombak besar nasionalisme yang siang malam menyerbu mimpi-mimpi para pemuda, mayoritas kelompok lainnya memfokuskan diri semata pada pendidikan, pemberantasan buta huruf dan soal-soal keperempuanan. Meskipun hal ini juga amat penting, namun tampa keterlibatan dalam perjuangan kemerdekaan, semua persoalan kesetaraan akan gagal menghasilkan pembebasan dalam bentuk yang paling sederhana sekalipun” pidato Sukarno inilah yang membuktikan bahwa “GERAKAN PEMBEBASAN PEREMPUAN BUKANLAH BAGIAN DARI PEMIKIRAN ASING, PEMIKIRAN BARAT TAPI BAGIAN TAK TERPISAHKAN DARI SEJARAH INDONESIA MEMBENTUK KEMERDEKAANNYA, DAN MENJADI ALASAN PENTING KENAPA INDONESIA HARUS BERDIRI”.

Pergerakan perempuan di Indonesia pada hakikatnya sudah tumbuh sejak lama, bukan dari gerakan-gerakan yang dituduh oleh sekelompok orang sebagai bagian dari budaya liberal barat, gerakan perempuan di Indonesia sudah menjadi bagian sejarah yang utuh gerak bangsa ini. Pemogokan-pemogokan buruh dan perlawanan untuk mempertanyakan kemerdekaan ditemukan pada gerakan perempuan, dulu di awal tahun 1920-an ada gerakan perempuan bernama ‘Caping Kropak’ yang diorganisir oleh Sarekat Rakyat dengan arsiteknya adalah Semaoen, gerakan ini mampu menekan gubernemen meminta pada penguasaha perkebunan untuk memperhatikan kesejahteraan perempuan.

Pergerakan perempuan di jaman modern, masuk dalam keterlibatan perempuan merebut kemerdekaannya, gerakan ini menjadi luruh dalam persamaan gerakan lelaki, sehingga tidak lagi ada anatomi yang mendasar dalam penjelasan problematika perempuan secara utuh di masa pergerakan, masa kemerdekaan dan masa Revolusi Sukarno.

Gerakan perempuan menjadi lebih menarik dianatomi, ketika gerakan perempuan itu sendiri dihancurkan oleh para Jenderal-Jenderal Negara Orde Baru dalam sebuah penghancuran bertahap, sistematis, dan terarah untuk membentuk suatu peradaban baru Indonesia yang makmur. Penghancuran ini menjadi bagian yang gradual terhadap penghancuran pendukung Sukarno, penghancuran gerakan pemuda, penghancuran gerakan politik di luar sistem dan penghancuran peran perempuan dalam mesin sosial politik.

Tubuh Djamilah, seorang pelacur yang ditangkap dan dijadikan ‘Gerwani’ adalah politik penghancuran pertama kali Gerakan Perempuan di Indonesia. Dalam ‘prasangka’ terhadap tubuh Djamilah itulah kemudian gerakan perempuan paling agresif dan paham realitas persoalan masyarakat, menemukan kiamatnya. Ribuan perempuan yang dituduh terafiliasi Gerwani dimasukkan ke dalam penjara, dihina tubuhnya, dan dipermainkan nasibnya oleh Negara. Disini kemudian Negara berubah menjadi monster yang menakutkan dan mengawali sebuah peradaban baru dimana keseluruhan lini gerakan perempuan ditaklukan dan dijadikan budak atas kemauan negara.

Dalam Negara Orde Baru, penguasaan terhadap sumber-sumber Kapital menjadi mutlak ditangani Negara dan tidak boleh diganggu gugat oleh pergerakan rakyat. Rakyat disini harus menjadi objek atas ketertiban masyarakat, dan perempuan adalah “Pergerakan Rakyat yang Paling Rapuh, sekaligus instrumen yang paling kuat dalam indoktrinasi” maka penghancuran terhadap gerakan perempuan di tahun 1965 lewat tubuh Djamilah itu kemudian dibarengi dengan pembangunan tubuh perempuan yang lain, yang ideal, yang memenuhi kaidah moralitas Orde Baru. Lalu Orde Baru menamakan tubuh perempuan itu sebagai ‘Dharma Wanita dan PKK”.

Degradasi peran intelektual Perempuan yang amat parah berada pada Dharma Wanita, dimana tubuh dan pikiran perempuan dibentuk sebagai ‘pendamping laki-laki’. Namun Orde Baru juga dengan cerdas mengarahkan tubuh perempuan ke dalam bentuk ‘kerja’ sebuah kerja besar bersama dalam PKK. Disini Orde Baru mengarahkan perempuan untuk menjadi ‘volunteer’ atas problem-problem kemasyarakatan seperti kesehatan dan pendidikan, tapi Orde Baru tidak menghitung ‘kerja’ perempuan itu ke dalam angka nominal yang harus dimasukkan ke dalam Pos Pemasukan Negara dan dikembalikan lewat pemasukan pajak kepada gerakan perempuan itu sendirim jadi kerja bakti perempuan adalah kerja gratis. ‘Gerakan kerja bakti’ perempuan ini ternyata membangun dunia kesehatan publik paling spektakuler dalam sepanjang sejarah Indonesia modern, adanya Posyandu dan membangun gerakan kesehatan perempuan lebih maju dan tidak perlu adanya gerakan besar. Disatu sisi Orde Baru membangun memenjarakan pikiran dan tubuh perempuan, disisi lain Orde Baru justru memberikan ruang gerak tanpa sengaja menjadikan perempuan sebagai bagian paling penting kerja masyarakat.

Reformasi 1998 adalah babak pembuka demokrasi, keterbukaan menjadi substansi segala-galanya dalam masyarakat baru Indonesia. ‘Perempuan yang dimasa Sukarno dimasukkan ke dalam satu struktur komunal perjuangan bersama menuju mimpi Sukarno yaitu : Trisakti : Kemandirian ekonomi, Kemandirian Politik dan Berkepribadian dalam Kebudayaan, dimasa Suharto perempuan dipaksa tubuh dan pikirannya dalam struktur negara, maka di masa reformasi perempuan juga tak lepas dari prasangka yang dibuat atas nama agama dan kultural’. Pembebasan perempuan di masa reformasi lebih rumit tapi juga memiliki kemajuan luar biasa dalam mendefinisikan perempuan sebagai bagian utama kesetaraan gender.

Politik atas tubuh dan pikiran perempuan mendapatkan tempatnya dalam gerakan besar dunia yang bernama ‘Gender Mainstreaming’ atau yang disebut juga Pengarusutamaan Gender (PUG).

Pengarusutamaan Gender, bukan saja gerakan menganalisa ketertindasan perempuan tapi juga menganalisa kesetaraan bagi laki-laki, anak-anak, dan peluang akses mereka dalam menyentuh hak Kapital. Inilah langkah maju tersebut, Perempuan yang selama ini diasingkan dalam proses penentuan masa depannya sendiri menjadi memiliki hak yang lebih lugas. Problem terpenting perempuan saat ini adalah ‘keadilan mendapatkan hak akses ekonomie dalam sektor lapangan kerja’. Ketidakadilan inilah yang kerap ditopang bahwa perempuan ‘adalah pengganggu’ dalam struktur dunia yang diciptakan laki-laki.

Sumber-sumber Kapital yang dikuasai oleh Negara juga kerap terancam oleh hak-hak kaum perempuan, bila di jaman Suharto, kaum Perempuan dirampok hak-hak ekonomie-nya maka di jaman reformasi perempuan juga diasingkan dalam hak-hak ekonomie yang dibentuk dengan sekumpulan prasang-prasangka atas tubuh perempuan. RUU Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, sebagai misal adalah proyek Negara dalam mencaplok tanah-tanah rakyat yang digunakan untuk negara atau swasta, legalitas UU ini bisa memberikan kekuasaan negara berlaku kriminal terhadap pemilik tanah dengan menembaki mereka yang menolak lahannya dicaplok. Perempuan juga banyak merugi dengan adanya UU ini karena bila lahan diambil biasanya yang menanggung beban adalah perempuan, mereka akan mengalami pekerjaan beban berat berganda, karena biasanya kaum lelaki setelah hak lahannya tercabut tidak segera mendapatkan akses ekonomie lain, sementara kaum perempuan terasa lebih bertanggung jawab terhadap makan anak-anak mereka.

Kaum perempuan juga sering mengalami penindasan kultural, dalam perkawinan mereka kerap dijadikan alat jual beli dalam hukum adat, sehingga perkawinan itu bukan lagi dijadikan sebagai ‘Memanusiakan kemanusiaan’ tapi sebuah ‘Pemaksaan yang diluar kendali manusia’. Banyak problem perempuan yang harus digali oleh masyarakat seperti problem kesehatan, problem ancaman kematian saat melahirkan bayi, dan kesehatan gizi anak-anak yang kerap menjadi beban kaum perempuan dan negara tak ambil peduli.

Problem perempuan yang sedemikian rumit karena tak mendapatkan hak akses ekonomie yang setara, hak tanggung jawab yang juga setara karena adanya prasangka, menjadikan pikiran-pikiran Kartini menemukan aktualitasnya. Seperti surat Kartini pada Nyonya Van Kool, tahun 1901 : “Alangkah besar bedanya bagi masyarakat Indonesia bila kaum perempuan dididik baik-baik. Dan untuk keperluan perempuan itu sendiri, berharaplah kami dengan harapan yang sangat supaya disediakan pelajaran dan pendidikan, karena inilah yang akan membawa behagia baginya.

Negara dan Masyarakat sampai saat ini masih salah kaprah dengan menggunakan tradisi Orde Baru yang memberikan prasangka atas tubuh perempuan dalam memperingati “Hari Kartini” dengan menggunakan pakaian adat tradisional, bukannya malah mengenalkan pemikiran-pemikiran pembaharuan atas hak tubuh dan hak pikiran perempuan yang lebih merdeka.

Dari Kartini, kita banyak belajar untuk peradaban Indonesia yang lebih maju dan memanusiakan manusia.


 Jogjakarta, 21 April 2012

Yang paling disukai perempuan adalah drama, sesederhana apapun perempuan itu ia pasti menyukai drama, perempuan tak akan pernah bisa melihat mawar merah, seperti kembang merah biasa yang melar dalam rautan pagi, ia akan melihat mawar merah seperti lukisan dimana garis-garisnya adalah perasaan.

Dalam mata perempuan, keseluruhan hidupnya adalah drama, ia senang menangis, karena dalam tangisan ada keindahan, mungkin hanya perempuan yang tau letak keindahan menangis itu dimana. Ia merasakan bahwa cinta bukanlah sekedar cumbu dan kecupan kening, tapi ketika kecupan kening itu datang, maka ia menggambarkan dunia ini seperti dikepung ribuan pelangi.

Itulah perempuan, ia senang dengan drama, ia menjadikan kehidupan ini indah, seimbang dan penuh senyum. Hanya sayang lelaki selalu datang dan mengajarinya bagaimana berkelahi dan membentak realitas.

Pahami perempuan dalam bentuk drama-nya, maka engkau akan paham apa mau-nya ketika ia diam.

Hapuskan Ujian Nasional

Saya tidak pernah memandang penting entitas pendidikan, gelar akademis dan sederet hal-hal formalitas dalam Intelektualitas. Kerna intelektualitas tidak pernah bisa dibangun dengan ukuran-ukuran yang dibentuk oleh entitas, sebab entitas itu juga berisi orang-orang yang juga tak jelas ukuran-ukurannya. Ketika kau terobsesi pada formalitas intelektualitas, disaat itulah kau dilatih untuk menjadi beo atas pemikiran orang lain dan gagal untuk mencari ilmu secara otodidak, kau gagal membangun metode sistematika dirimu sendiri, kedisiplinanmu adalah kedisiplinan atas kepatuhan intelektualitas yang diciptakan atas arus besar.

Pendidikan yang berbasis pada industri memiliki tolok ukur yang seragam, dan ini aneh kerna di masa sekarang keseragaman tidak dapat dibentuk, dunia sekarang mengarah pada semakin simetrisnya informasi, semua orang mendapatkan hak akses terhadap banyak informasi. Hadirnya internet adalah langkah awal pembuka penghancuran entitas sebagai bentuk modal yang memberikan gelar, hak klaim intelektual dan segala tetek bengek sakralitas ilmu pengetahuan.

Ujian Nasional adalah bentuk sakralitas ilmu pengetahuan dalam bentuk lain, ujian nasional adalah bentuk paling usang dari masyarakat industri, padahal kita sekarang berada pada peradaban masyarakat informasi. Indonesia sekarang menghadapi masalah paling genting, yaitu : Kekacauan antara dimana posisi Negara. Ketika kaum perempuan dikenai prasangka atas tubuhnya, Negara masuk ke dalam tubuh mereka, begitu juga dengan pendidikan, Negara masuk ke dalam hak intelektual anak didik. Disini negara tidak lagi berperan sebagai fasilitator, tapi negara berperan langsung sebagai Persoon yang berhak atas nasib masa depan seseorang. Hal ini tidak baik dalam negara modern, di dalam negara modern, fungsi negara hanya masuk ke dalam ruang-ruang bersama, ruang publik dan pranata atas ruang publik yang tidak menyentuh ke dalam hak tubuh, hak intelektual dan hak keyakinan.

Ujian Nasional yang memiliki indikator-indikator baku yang kaku, hanya akan menciptakan pola pikir masyarakat industri yang seragam, menggugurkan kemampuan kreatif anak-anak didik. Hendaknya ujian nasional ditiadakan, hanya entitas yang berkepentingan langsung-lah yang memberikan ujian dan berhak atas tolok ukur intelektualitas, bukan negara dengan segala bentuk perangkatnya yang berpeluang menindas.

Penindasan atas peradaban pendidikan kita adalah ketika negara mulai ikut campur dalam proses intelektualitas dan penilaian intelektualitas seseorang, kemudian nasib seseorang ditentukan oleh klaim negara ini sebagai prasyarakat mereka masuk ke dalam pranata sosial, padahal urusan negara adalah hanya menciptakan desain interior pranata ruang bukan urusan seleksi masuknya Individu ke pranata sosial, negara disini malah menciptakan kategori, bukan menjadi sumber akhir yang dibentuk kategori.

Hentikan Ujian Nasional berbasis Masyarakat Industri, Bentuk ujian dengan muatan lokal yang berbasis pada masyarakat informasi, dan Menjadi dewasalah Indonesia..........

ANDAI SAYA BUKAN RAKYAT INDONESIA (Sajak Grafiti)

Andai saya bukan rakyat Indonesia
saya akan menutup sumur dan menguruk telaga
karena rakyat Indonesia minumnya Aqua dan Coca-Cola.

Andai saya bukan rakyat Indonesia
saya akan membuka kedai KFC di mana-mana
karena rakyat Indonesia senang makanan gaya Amerika.

Andai saya bukan rakyat Indonesia
saya akan menggusur pasar dan warung tradisional
karena rakyat Indonesia suka belanja di swalayan dan mal.

Andai saya bukan rakyat Indonesia
saya akan memasok barang-barang dari luar negeri
karena rakyat Indonesia kurang mencintai produk pribumi.

Andai saya bukan rakyat Indonesia
saya akan menghalau perusahaan sumbu kompor dari bumi pertiwi
karena rakyat Indonesia merasa lebih keren memakai gas elpiji.

Andai saya bukan rakyat Indonesia
saya akan meruntuhkan gedung-gedung koperasi
karena rakyat Indonesia hutang ke bank merasa bergengsi.

Andai saya bukan rakyat Indonesia
saya akan memborong tambang mineral dan gas bumi
karena rakyat Indonesia malas menggalinya sendiri.

Andai saya bukan rakyat Indonesia
saya akan bikin pabrik dan merekrut buruh Indonesia
karena rakyat Indonesia terkenal sangat murah upahnya.

Andai saya bukan rakyat Indonesia
saya tak akan menggunakan bahasa Indonesia
karena rakyat Indonesia lebih bangga berbahasa Eropa.

Andai saya bukan rakyat Indonesia
saya tak akan menulis puisi tentang penindasan negara
karena rakyat Indonesia gemar puisi derai daun cemara.

Andai saya bukan rakyat Indonesia
saya akan mencuri ikan dan pulau di perbatasan Indonesia
karena rakyat Indonesia cuek pada wilayah kedaulatannya.

Andai saya bukan rakyat Indonesia
saya akan mengganti nilai-nilai UUD ’45 dan Pancasila
karena rakyat Indonesia sudah tak lagi mengacuhkannya.

Andai saya bukan rakyat Indonesia
saya akan bersekongkol dengan para penguasa
karena rakyat Indonesia tak akan berani melawannya.

Malari 1974, Titik Balik Indonesia Paling Radikal

Gambar Atas : Kebakaran di Sekitar Senen 15 Januari 1974 dimana banyak kelompok Preman digunakan untuk memperkeruh keadaan, kekacauan di tengah kota inilah yang digunakan sebagai alasan penindasan terhadap kelompok Mahasiswa dan Intelektual Kritis. Untuk mengelabui penindasan ini kelompok Islam digunakan sebagai alat kamuflase pembersihan politik.

Kasus 15 Januari 1974 yang lebih dikenal “Peristiwa Malari”, tercatat sedikitnya 11 orang meninggal, 300 luka-luka, 775 orang ditahan. Sebanyak 807 mobil dan 187 sepeda motor dirusak/dibakar, 144 bangunan rusak. Sebanyak 160 kg emas hilang ...dari sejumlah toko perhiasan.

Peristiwa itu terjadi saat Perdana Menteri (PM) Jepang Kakuei Tanaka sedang berkunjung ke Jakarta (14-17 Januari 1974). Mahasiswa merencanakan menyambut kedatangannya dengan berdemonstrasi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Karena dijaga ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk pangkalan udara. Tanggal 17 Januari 1974 pukul 08.00, PM Jepang itu berangkat dari Istana tidak dengan mobil, tetapi diantar Presiden Soeharto dengan helikopter dari Bina Graha ke pangkalan udara. Itu memperlihatkan, suasana Kota Jakarta masih mencekam.

PERISTIWA Malari dapat dilihat dari berbagai perspektif. Ada yang memandangnya sebagai demonstrasi mahasiswa menentang modal asing, terutama Jepang. Beberapa pengamat melihat peristiwa itu sebagai ketidaksenangan kaum intelektual terhadap Asisten pribadi (Aspri) Presiden Soeharto (Ali Moertopo, Soedjono Humardani, dan lain-lain) yang memiliki kekuasaan teramat besar.

Ada analisis tentang friksi elite militer, khususnya rivalitas Jenderal Soemitro-Ali Moertopo. Kecenderungan serupa juga tampak dalam kasus Mei 1998 (Wiranto versus Prabowo). Kedua kasus ini, meminjam ungkapan Chalmers Johnson (Blowback, 2000), dapat disebut permainan “jenderal kalajengking” (scorpion general).

Usai terjadi demonstrasi yang disertai kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan, Jakarta berasap. Soeharto menghentikan Soemitro sebagai Pangkomkamtib, langsung mengambil alih jabatan itu. Aspri Presiden dibubarkan. Kepala BAKIN Soetopo Juwono “didubeskan”, diganti Yoga Sugama.

Bagi Soeharto, kerusuhan 15 Januari 1974 mencoreng kening karena peristiwa itu terjadi di depan hidung tamu negara, PM Jepang. Malu yang tak tertahankan menyebabkan ia untuk selanjutnya amat waspada terhadap semua orang/golongan serta melakukan sanksi tak berampun terhadap pihak yang bisa mengusik pemerintah.

Selanjutnya, ia amat selektif memilih pembantu dekatnya, antara lain dengan kriteria “pernah jadi ajudan Presiden”. Segala upaya dijalankan untuk mempertahankan dan mengawetkan kekuasaan, baik secara fisik maupun secara mental.

Dari sudut ini, peristiwa 15 Januari 1974 dapat disebut sebagai salah satu tonggak sejarah kekerasan Orde Baru. Sejak itu represi dijalankan secara lebih sistematis.

Malari sebagai wacana

Dalam buku Otobiografi Soeharto (terbit tahun 1989), kasus Malari 1974 dilewatkan begitu saja, tidak disinggung. Padahal, mengenai “petrus” (penembakan misterius), Soeharto cukup berterus terang di situ.

Dalam Memori Jenderal Yoga (1990), peristiwa itu digambarkan sebagai klimaks kegiatan mahasiswa yang telah berlangsung sejak 1973. Yoga Sugama ada di New York saat kerusuhan 15 Januari 1974. Lima hari setelah itu ia dipanggil ke Jakarta, menggantikan Soetopo Juwono menjadi Kepala BAKIN.

Menurut Yoga, ceramah dan demonstrasi di kampus-kampus mematangkan situasi, bermuara pada penentangan kebijakan ekonomi pemerintah. Awalnya, diskusi di UI Jakarta (13-16/8/1973) dengan pembicara Subadio Sastrosatomo, Sjafrudin Prawiranegara, Ali Sastroamidjojo, dan TB Simatupang. Disusul peringatan Sumpah Pemuda yang menghasilkan “Petisi 24 Oktober”.

Kedatangan Ketua IGGI JP Pronk dijadikan momentum untuk demonstrasi antimodal asing. Klimaksnya, kedatangan PM Jepang, Januari 1974, disertai demonstrasi dan kerusuhan.

Dalam buku-buku Ramadhan KH (1994) dan Heru Cahyono (1998) terlihat kecenderungan Soemitro untuk menyalahkan Ali Moertopo yang merupakan rivalnya dalam dunia politik tingkat tinggi. Soemitro mengungkapkan, Ali Moertopo dan Soedjono Humardani “membina” orang-orang eks DI/TII dalam GUPPI (Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam). Pola pemanfaatan unsur Islam radikal ini sering berulang pada era Orde Baru.

Dalam kasus Malari, lewat organisasi itu dilakukan pengerahan massa oleh Ramadi dan Kyai Nur dari Banten. Bambang Trisulo disebut-sebut mengeluarkan Rp 30 juta untuk membayar para preman. Roy Simandjuntak mengerahkan tukang becak dari sekitar Senen. Kegiatan itu-antara lain perusakan mobil Jepang, kantor Toyota Astra dan Coca Cola-dilakukan untuk merusak citra mahasiswa dan memukul duet Soemitro-Soetopo Juwono (Heru Cahyono, 1992: 166).

Sebaliknya, “dokumen Ramadi” mengungkap rencana Soemitro menggalang kekuatan di kampus-kampus, “Ada seorang Jenderal berinisial S akan merebut kekuasaan dengan menggulingkan Presiden sekitar bulan April hingga Juni 1974. Revolusi sosial pasti meletus dan Pak Harto bakal jatuh”. Ramadi saat itu dikenal dekat dengan Soedjono Humardani dan Ali Moertopo. Tudingan dalam “dokumen” itu tentu mengacu Jenderal Soemitro.

Keterangan Soemitro dan Ali Moertopo masing-masing berbeda, bahkan bertentangan. Mana yang benar, Soemitro atau Ali Moertopo?

Kita melihat pelaku kerusuhan di lapangan dibekuk aparat, tetapi siapa aktor intelektualnya tidak pernah terungkap. Ramadi ditangkap dan meninggal secara misterius dalam status tahanan.

Sebagian sejarah Orde Baru, termasuk peristiwa Malari 1974, memang masih gelap.

Cerita Tentang Hamengkubuwono VIII

Kisah Humanis Dari Yogyakarta : Tentang Sri Sultan HB VIII (Ayah Sri Sultan HB IX) mempersiapkan anaknya untuk menjadi pemimpin bangsa.

TIDAK sebagaimana tokoh dari dinasti Mataram yang

lain, nama Sri Sultan Hamengkubuwono VIII (Sultan HB VIII) memang terasa kurang bergaung di Bumi Nusantara, bahkan masyarakat yang tinggal di Yogya sekalipun.

Popularitas Sultan HB VIII memang tidak seperti Panembahan Senapati,

Sultan Agung, Pangeran Mangkubumi (Sultan Hamengkubuwono I), Pangeran Diponegoro dan Sultan Hamengkubuwono IX. Namun, jika kita mau mencermati sejarah Yogyakarta menjelang masa-masa terakhir penjajahan Belanda di Nusantara ini, peran HB VIII laksana sepercik api lentera di kegelapan malam yang bias cahayanya mampu menembus dinding siti hinggil dan benteng keraton hingga menjangkau sudut-sudut dunia.

Visi global telah berkembang di lingkungan istana Mataram meski tanpa perumusan yang rumit, yang memusingkan kepala.Sultan HB VIII yang saat itu masih berkedudukan sebagai putramahkota sadar betul akan perlunya pendidikan bagi putra-putranya dalam rangka

menghadapi perkembangan dan perubahan zaman. Persiapan awal untuk membuktikan keyakinannya dilakukan dengan tindakan yang mengejutkan banyak pihak. KRAy. Adipati Anom, sang permaisuri, "dikebonke" (dipindahkan keluar keraton) dengan alasan yang tidak diketahui oleh kerabat kraton, tetapi kedudukan sebagai garwa padmi tak pernah dicabut, bahkan segala atribut berupa pakaian dan payung kebesaran seorang permaisuri tetap disertakan.

Langkah kontroversi sang putra mahkota itu tidak berhenti, Dorodjatun, putranya yang masih berusia 4 tahun-pun segera

'disingkirkan' dari kraton untuk kost pada keluarga Belanda. Di sini,

pangeran kecil itu dibiasakan hidup mandiri, jauh dari sikap manja dan

bermalas-malas, adanya hanya disiplin, kerja keras dan spartan.

Rupanya calon Sultan Yogya itu sadar benar bahwa orang yang telanjur kalingan suka, ilang prayitnane(terbuai oleh kesenangan, akan hilang kewaspadaan). Itulah sebabnya, Sultan HB VIII sengaja memisahkan kost putra-putranya dan tidak menyertakan inang-pengasuh ataupun abdi panakawan untuk menemani putrandanya yang sedang kost, meski kenyataannya Dorodjatun sering

menangis saat akan kembali ke kost sehabis berlibur di keraton.

Pesan yang sangat bermakna dari Sultan HB VIII adalah saat Dorodjatunakan ke Holland bersama kakaknya, BRM Tinggarto (nama kecil GBPH Prabuningrat) untuk kuliah di Universitas Leiden: "Selama di Negeri Belanda, buka pintu hatimu seluas-luasnya. Berupayalah agar kau benar-benar menyelami sifat-sifat orang Belanda, karena di masa depan kau selalu akan berurusan dengan mereka".

Sejarah membuktikan bahwa buah pendidikan Sultan HB VIII mulai tampakpada pribadi Dorodjatun saat dirinya akan dinobatkan sebagai Sultan Hamengkubuwono IX. Pembahasan kontrak politik dengan ahli diplomasi Belanda, Dr Lucien Adams, harus ia jalani secara maraton selama empat bulan berturut-turut tanpa membuahkan kesepakatan. Ia memang harus benar-benar teliti dan hati-hati, karena jika salah langkah, implikasinya akan sangat berat, karena menyangkut nasib rakyat negeri Mataram, Yogyakarta.

Dorodjatun adalah salah satu contoh putra terbaik bangsa yang

mengenyam pendidikan Barat tanpa harus kehilangan pribadinya sebagai orang Indonesia atau orang Jawa. Ia telah berhasil membuktikan bahwa belajar pada orang asing tidak berarti menjadi antek-antek, begundhal atau gedibalbangsa asing, tetapi justru sebaliknya, dengan mengenal sifat-sifat bangsa asing, dirinya akan lebih mudah menghadapi bangsa tersebut demi

keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya.

Sifat itu terasa sangat bertolak belakang dengan keadaan sekarang,

dimana banyak ilmuwan melawat ke luar negeri untuk belajar ilmu

pengetahuan, teknologi, bahasa, budaya dan cara hidup orang asing.

Tetapi pada akhirnya mereka justru terhanyut menjadi agen atau

perpanjangan tangan orang asing untuk mengelabuhi bangsa sendiri.

Kebanggaan pada hal-hal yang berbau asing (Luar Negeri, Internasional,

Global) telah mengikis jatidiri sehingga tanpa disadari mereka terjebak

menjadi kacung-kacung imperialis, dimana kepandaian yang diperolehnya

justru digunakan untuk membuka pintu-pintu penjajahan baru dengan cara

menjual aset negara tanpa mempedulikan bahwa ulahnya menyengsarakan

rakyat banyak.

Sikap patriotis seorang ksatria Mataram hasil didikan Sultan HB VIII

benar-benar mengagumkan dan membanggakan. Setelah Serangan Oemoem 1 Maret 1949, keraton yang dicurigai sebagai pusat gerilya dikepung tentara Belanda di bawah pimpinan Kolonel Van Langen dan ajudannya Kapten De Jonge dengan pasukan tank dan panser yang moncongnya mengarah ke gerbang Keben (Kemandungan Lor).

Sultan HB IX yang juga menyandang gelar Mayor Jenderal Tituler dari negeri Belanda itu menghalau dengan kata yang tegas dan penuh wibawa: "Kalau tuan-tuan ingin memperlakukan (mengobrak-abrik) Keraton seperti Kepatihan, lebih baik bunuhlah saya".

Di era awal kemerdekaan Indonesia, Sultan HB IX dengan jiwa besarnya telah menolak kedudukan Wali Negara sebagaimana yang ditawarkan Belanda. Suatu keputusan untuk 'mengasuh' Indonesia yang masih 'bayi' dengan segala risiko itu justru dipilihnya. Perannya sebagai 'Proklamator ke-2' saat Soekarno-Hatta sedang menyingkir ke Bukittinggi, menjadi bukti bahwa Sultan HB IX adalah benar-benar patriot sejati, benteng terakhir negeri ini.

Akankan pendidikan kita mampu berbuat seperti suksesnya Sultan HB

VIII dalam menyiapkan putranya menjadi seorang pemimpin besar dan

manusia berjiwa besar yang rela mempertaruhkan segala yang dimiliki

untuk kepentingan negerinya? Atau sebaliknya, kita justru akan

menjadikan anak-didik kita sebagai pialang/ broker/makelar untuk

menguras aset negara demi kepentingan pribadi dan orang asing?

Jawabnya akan ditemukan setelah kita mencermati pendidikan di sekitar kita yang rasa-rasanya lebih banyak didikte oleh pasar dan penanam modal.Meski saat ini telah banyak bertebaran sekolah bersertifikasi ISO, juga sekolah dengan kualifikasi SBI (Sekolah Bertaraf Internasional), bukan jaminan bahwa sekolah tersebut akan menghasilkan manusia berjiwa besar yang berani menghadapi tantangan zaman demi membela bangsanya.

Konsep dasar yang dipesankan barangkali memang berbeda. Sultan HB VIII berpesan pada putrandanya supaya di kemudian hari ia mampu menghadapi dan mengatasi penjajah. Apakah? pesan internasionalisasi pendidikan Indonesia sekarang apakah juga demikian? Jangan-jangan pesan itu hanya sebatas agar anak-anak kita ikut mengenyam keuntungan dari kolonialisme modern yang tengah nge-trend di masyarakat kita, alias kita mendidik mereka menjadi manusia oportunis.

Yang lebih ironis lagi, para fasilitator internasionalisasi pendidikan kita kadang over-PD, sekan-akan yang ia bawa adalah segala-galanya bagi pendidikan Indonesia. Sikapnya cenderung jumawa, jalannya tegap, dada membusung, dagu mendongak dan wajahnya menengadah seakan-akan dirinya adalah manusia klas internasional, jagat-semesta.

Bicaranya dengan bahasa Inggris logat Jawa yang di-native-native-kan. Mereka lupa bahawa di negeri aslinya sana, bukan hanya golongan orang pintar yang berbahasa Inggris, pencoleng dan orang bloon-pun juga fasih berbahasa Inggris.

Mereka tidak sadar bahwa pada dasarnya kita sedang diolah menjadi follower yang nantinya akan diperankan sebagai bangsa yang tak lebih dari underbow sang funding country.Kalau mau menjadi bangsa yang bermartabat, jangan menyediakan diri untuk dijajah. Untuk menyikapi kemajuan, aspek global dan aspek mental kepribadian harus bangun secara imbang. Sri Sultan HB VIII adalah salah satu contoh seorang bapak/pendidik yang berhasil, dan Sri Sultan HB IX adalah salah satu contoh anak didik yang cemerlang, meskipun batal menjadi Sarjana karena tugas akhirnya dirampas Belanda. Tentu buah keberhasilan pendidikan seperti itu akan membanggakan dan membahagiakan kita semua, terlebih bagi para guru.

Jangan malu untuk mengakui bahwa gelar akademis kita seakan menjadi tak bermakna dibanding pengorbanan beliau. Juga tak perlu merasa rendah diri, karena kita takut meniru kerasnya pendidikan oleh Sultan HB VIII itu. Tidak mengapa, toh derajad kita memang hanya sebagai rakyat jelata; wong pandh? galeng, pidak pedarakan, sedangkan dua Sultan tersebut adalah trahing kesuma, rembesing madu, wijiling adana tapa, yang tentu tidak akan nangis gulung koming hanya gara-gara lapar atau karena tidak disanjung orang.

( SKH Kedaulatan Rakyat Rubrik Adiluhung)

Drs Anang Prawoto, Guru SMKN 2 Depok (STM Pembangunan) Mrican

Rahasia Proklamasi

Sekitar awal tahun 1945 Bung Karno dan Bung Hatta ke Dalat Saigon ,dia bareng dengan beberapa orang Tokoh penting Malaya seperti Dato' Ibrahim Hadji Jacoub, Adenan dan Sekar Chandra Bose didampingi Marsekal Terauchi ingin bertemu Gunseikan. Tapi disana delegasi tidak berjumpa dengan Gunseikan yang saat itu dikabarkan sedang mabok (hal ini terungkap beberapa tahun kemudian).

Saat itu Sukarno sudah mengantungi tanggal kemerdekaan akan terjadi pada 25 Agustus 1945. Tapi Sukarno harus menunggu konfirmasi dari pihak Jepang. Penggede Jepang masih sibuk mempertahankan seluruh pulau-pulau luar Jepang yang sudah diinvasi sekutu. Kunjung tak ada jawaban, kemudian keluarlah tanggal konfirmasi yakni 7 September 1945 kemerdekaan bisa dilakukan. Sekembalinya dari Dalat, ada sikap lain dari Sukarno dan Hatta ia amat merahasiakan apa yang terjadi pada pertemuan di Dalat.

Beberapa kali tokoh pemuda seperti Wikana, Sukarni atau Maruto mendesak, "Pembicaraan di Dalat" tapi Sukarno bungkem seribu bahasa, Hatta pun begitu. Yang jelas para pemuda merasa akan terjadi 'Proklamasi buatan Djepang'. Beberapa pemuda di rumah Maruto berkumpul untuk melakukan tindakan nekat, meng-fait accompli sebuah tindakan yang mengunci agar jangan sampai 'Proklamasi buatan Djepang' terjadi di Indonesia.

Sementara di lain waktu, kelompok bawah tanah (Illegal) sudah menyatakan penyatuan kepemimpinan akan berada di tangan Sjahrir. Mereka menolak Amir karena dinilai terlalu dekat dengan Belanda. Pemuda-pemuda tersebut kemudian menyusun Proklamasi dimana nantinya Sjahrir yang akan membacakan, para pemuda sepakat bahwa Sjahrir yang akan memimpin perjuangan, karena Sjahrir bersih dari tuduhan kolaborator dengan Jepang.

Mendapat beban tanggung jawab luar biasa, Sjahrir merasa gamang. Apakah ia bisa melakukan Proklamasi, 'apakah rakyat dibelakang saya'. Kegamangan itulah yang kemudian membuat Sjahrir pergi ke rumah Maruto di Jalan Veteran I, dengan keraguan luar biasa Sjahrir bertanya pada Maruto "Bung yakin pemuda kita sudah siap?..."Siapa yang memimpin pemuda?" . Membuat dan menyiarkan proklamasi itu gampang tapi mempertahankannya yang sulit. Itu perlu kekuatan, dimana kekuatan kita?.

Maruto berusaha menerangkan kesiapan pemuda, ia yang akan ambil resiko, pemuda siap dan panjang lebar Maruto menjawab kegamangan Sjahrir. Maruto kecewa setelah Sjahrir pulang dari rumahnya masih menyimpan rasa ragu.

Lalu Maruto bertemu dengan kliknya : Sukarni, Pandu Kartawiguna, Adam Malik dan Chaerul Saleh. Sukarni beberapa kali geleng-geleng sambil nggak percaya Sjahrir bisa ragu seperti itu. Pandu nggebrak meja dan marah-marah mendengar kelakuan Sjahrir yang ragu, Adam Malik ketawa dan ia paham dengan jalan pikiran Sjahrir, Chaerul Saleh idem dengan Adam Malik.

Nggak lama kemudian keadaan makin genting, Maruto pergi ke Cirebon. Di sana ia berjumpa dengan dr. Sudarsono (Bapaknya eks Menhan Juwono Sudarsono). -Son-, panggilan akrab Sudarsono meminta teks proklamasi yang dia kira sudah diteken Sjahrir. "Mana teks proklamasi itu?" Maruto menjawab "Belum ada, Son" Lalu Son marah-marah "Aku sudah bersepeda 60 km tapi nggak ada teks itu, bilang sama Sjahrir saya akan buat sendiri teks itu!" Akhirnya Son, sendiri nekat mengumumkan 'Proklamasi Cirebon' 16 Agustus 1945. Dihadiri sekitar 150-an orang terutama dari tokoh PNI-Pendidikan, Proklamasi dilakukan di alun-alun Cirebon.

Sementara di Djakarta kondisi makin genting. Djawoto mengabarkan kepada beberapa tokoh pemuda bahwa Sjahrir malah mengunjung Sukarno-Hatta untuk melakukan Proklamasi. "Lha, daripada Sjahrir yang ndesak biar kita aja desak itu Sukarno" pikir pemuda. Lalu terjadilah peristiwa Rengasdengklok, dimana Sukarno dipaksa Sukarni yang sama-sama berdarah Blitar untuk memerdekakan Indonesia sekarang juga. Itu juga terjadi insiden gebrak-gebrakan meja sampai tangan Sukarno sakit, Hatta yang menenangkan semuanya. Hatta masih ragu apakah Djepang kalah beneran? - Hal ini kerap jadi ungkitan setelah masa Proklamasi, bahkan setelah kejatuhan Sukarno 1966, Sukarni laris diwawancarai oleh wartawan asing tentang apa yang terjadi sebenarnya pada peristiwa 16/17 Agustus 1945 itu.

Sukarno-Hatta menolak pada awalnya karena mereka terikat komitmen pada Djepang. Tapi Sukarni lebih nekat lagi. Ternyata ada rahasia penting disini yang membuat Sukarno dan Hatta mau ikut kemauan Sukarni cs. Sewaktu di Dalat, Saigon. Penggede Djepang meminta kemerdekaan Indonesia itu meliputi wilayah : "eks Hindia Belanda dan Seluruh Malaya" Bung Karno dan Bung Hatta amat merahasiakan hal ini agar jangan sampai pemuda-pemuda itu tahu. Sebab kalau Malaya ikut serta, maka Indonesia harus siap berhadapan dengan pemenang perang yaitu : Inggris, dan kemungkinan kemerdekaan Indonesia batal secara hukum" Sukarno-Hatta menghitung kekuatan pemuda tidak akan sanggup bila menghadapi serbuan Inggris, sementara Belanda pasti senang bila Inggris ikut campur soal eks Hindia Belanda. Itulah hebatnya Sukarno dan Hatta yang mampu memprediksi peta kekuatan lawan secara dingin. Sukarno itu penuh perhitungan dan yang paling cerdas disini sebenarnya Hatta, ia mampu memprediksi secara detil apa yang terjadi bila sesuatu dilakukan. Bersama Hatta sebenarnya Sukarno menemukan kekuatan daya nalarnya, sayang setelah tandem Sukarno, Subandrio daya terobos Sukarno menjadi tak terkendali, tak ada hitungan politik yang dingin dan cermat. Tapi yang jelas disini dari awal Sjahrir juga mengira senjata paling efektif adalah melakukan agitasi ala Sukarno jadilah di awal kemerdekaan pada jam-jam pertama Sjahrir merapat ke Sukarno, Sjahrir gagal prediksi bahwa dikemudian waktu kekuatan bersenjata amat pesat, apalagi setelah kemunculan Tan Malaka di ruang publik. Perang menjadi sedemikian heroik. Amir Syarifudin juga berhasil mengonsolidasi militer resmi menjadi kekuatan raksasa yang bisa melawan agresi militer Belanda kelak dikemudian hari.

Tiga orang tokoh Malaya : Dato' Ibrahim Hadji Jacoub, Adenan dan Chandra Sekar Bose (Sekar-Bose meninggal karena pesawatnya ditembak). kecewa karena Malaya tidak ikut diproklamasikan kemerdekaannya satu dengan wilayah Indonesia. Akhirnya Ibrahim dan Adenan ikut perjuangan Indonesia. Ibrahim berganti nama menjadi Iskandar Kamel, Iskandar Kamel ini sohibnya Tun Abdul Razak, ia berjuang perang dengan Belanda takut pulang ke Malaya kerna bila pulang takut kena tuduh bagian dari kolaborator Djepang. Akhirnya ia masuk TNI dan jadi Kolonel. Terakhir ia menjadi Ketua Partindo, pada pemilu 1971, Iskandar Kamel masuk Partai Murba. Sementara Adenan yang awalnya masuk TNI lalu berhenti dari dinasnya dan pergi ke Amerika Serikat disana ia mendirikan Biro Arsitek "Adenan & Adenan"